new.png

Slideshow Halaman Utama

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Kunjungi

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Pengawasan

SIWAS adalah sebuah aplikasi untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Laporkan

Sistem Informasi Pengawasan

Lindungi Keluarga Anda Dengan Status Hukum Yang Jelas

Akta perkawinan dan perceraian yang sah melindungi anak dan Istri/Suami

Lindungi Keluarga Anda Dengan Status Hukum Yang Jelas

Dirgahayu Republik Indonesia

Pengadilan Agama Prabumulih Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia 

17 Agustus 2019

Dirgahayu Republik Indonesia

Keluarga Besar Pengadilan Agama Prabumulih Mengucapkan Selamat Bertanding Kepada Seluruh Peserta Turnamen Tenis Dalam Rangka Hut KE-74 Kemerdekaan RI dan HUT KE-74 Mahkamah Agung RI

Dalam Rangka Meperingati Hut Ke - 74 Kemerdekaan Republik Indonesia Serta Hut KE-74 Mahkamah Agung Republik Indonesia

Struktur Organisasi

Standar Pelayanan

E-Court

Direktori Putusan

Penelusuran Perkara

Laporan Tahunan

Berita PA Prabumulih

Thumbnail PA-PRABUMULIH.GO.ID –Senin, (20/08/2019) Pengadilan Agama Prabumulih dan Pengadilan Negeri Prabumulih melaksanakan upacara gabungan, dalam rangka...
More inInformasi Publik  

Seputar Peradilan

Thumbnail Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) kembali melakukan seleksi calon Wakil Ketua Pengadilan Agama (PA) Kelas IA....
More inBerita  

Badilag Kembali Seleksi Calon Wakil Ketua PA Kelas IA, 28 Peserta Mengikutinya

2019

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) kembali melakukan seleksi calon Wakil Ketua Pengadilan Agama (PA) Kelas IA. Berdasarkan Surat Dirjen Badilag Nomor 3702/DJA/HM.00/VII/2019, ada 28 peserta yang diundang. 23 orang adalah Ketua PA Kelas IB yang masih aktif menjabat  dan 5 lainnya hakim PA Kelas IA yang pernah menjadi Ketua PA Kelas IB.

Ada dua tahapan yang harus diikuti setiap peserta selama proses seleksi yang diadakan mulai tanggal 13 hingga 15 Agustus ini. Di hari pertama, seluruh peserta wajib mengikuti Profile Assessment. Bekerjasama dengan PPSDM, selama satu hari penuh setiap peserta akan diukur terkait aspek-aspek psikologisnya melalui tes tulis, Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara langsung dengan psikolog PPSDM.

Hasil penilaian aspek psikologis yang meliputi kemampuan berfikir, cara kerja, karakter dan kepemimpinan kemudian dicocokkan dengan persyaratan psikologis untuk jabatan wakil ketua.

Tahapan selanjutnya, peserta akan diuji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Terjadwal, tahapan ini akn dibuka langsung oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., pagi ini, Rabu (14/8/2019) di Lantai 12 Gedung Mahkamah Agung Jalan Medan Merdeka Utara.

Ada 7 penguji dalam tahapan ini yaitu Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Peradilan Agama Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung Dr. H. Purwosusilo, S.h., M.H., Hakim Agung Dr. H. Edi Ruadi, S.H., M.H., Kepala Badan Pengawasan Nugroho Setiadji, S.H. dan Dirjen Badilag sendiri Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. 

Teknis pelaksanaanya, dalam satu hari ada 14 peserta yang diuji. Sehingga, untuk tahapan ini memakan waktu selama dua hari. Menurut Kasubdit Mutasi Hakim, Nurjanah kelulusan peserta akan diumumkan setelah rapat pleno yang akan dilaksakana pada Hari Jumat, 16 Agustus 2019.

Komitmen Badilag

Ditjen Badilag berkomitmen secara terus menerus menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon pimpinan Pengadilan Agama/Mahkmah Syariyah. "Profile Assessment dan Fit and Proper Test yang  diselenggarakan tanggal 13 hingga 15 Agustus 2019 ini didasarkan pada SK Ketua Mahkmah Agung RI Nomor 48/KMA/SK/II/2017 Tentang Pola Mutasi dan Promosi Hakim" ungkap Sekretaris Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. mewakili Dirjen saat membuka Profile Assessment Selasa pagi (13/8/2019) di Lantai 12 Gedung Sekretariat MA.

2019

Badilag telah berkali-kali menyeleksi calon pimpinan pengadilan, baik calon ketua, wakil ketua pengadilan tingkat pertama, hakim tinggi maupun pimpinan pengadilan tingkat banding.

Arief menyampaikan salah satu syarat untuk mewujudkan court excellent adalah pimpinan pengadilan yang memiliki kualitas, kompetensi  dan integritas yang tinggi. "Melalui profile assessment dan uji kapatutan dan kelayakan, diharapkan hasil itu bisa didapatkan" katanya

Karena, berbeda dengan institusi lain, pimpinan pengadilan merupakan pimpinan yang khas. Menurutnya, disamping menguasai dan terampil dalam teknis yuridis, ketua pengadilan juga harus memahami administrasi umum. (hirpan hilmi)

BANTAHAN DAN KLARIFIKASI

2019

www.mahkamahagung.co.id- Jakarta - Humas MA: Sehubungan dengan beredarnya informasi lewat Whatsapp yang seolah-olah mengatasnamakan Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo memberikan disposisi kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Zarof Ricar, untuk menghadiri acara Rakernas Peningkatan Mutu dan Kinerja Hakim di Nusa Dua Denpasar pada tanggal 24-25 Agustus 2019, disampaikan kepada seluruh aparatur pengadilan di seluruh Indonesia bahwa setelah dikonfirmasi kepada kedua pejabat tersebut, informasi tersebut tidak benar dan Mahkamah Agung tidak mengadakan atau pun memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut.

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau mitra strategisnya senantiasa diinformasikan melalui website-website di lingkungan Mahkamah Agung dan tidak pernah menggunakan aplikasi Whatsapp sebagai media pemberitahuan.

Kepada seluruh aparatur pengadilan diminta untuk berhati-hati atas adanya informasi yang mengatasnamakan Mahkamah Agung agar tidak mudah terjebak dalam informasi yang menyesatkan. (Dr. Abdullah, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI)

 

KETUA PENGADILAN PRESENTASI, INOVASI-INOVASI PENGADILAN TERUNGKAP

2019 

www.mahakamahagung.co.iid- Jakarta—Humas: Pertemuan evaluasi lanjutan pembangunan zona integritas pada 177 pengadilan yang diusulkan Mahkamah Agung untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), selain diisi dengan penyampaian materi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Tim Penilai Internal (TPI), juga diisi dengan pemaparan tentang program Pembangunan Zona Integritas oleh masing-masing pimpinan pengadilan.

Pemaparan ini selain untuk mengetahui bagaimana program dan inovasi yang dilakukan dalam pembangunan zona integritas di masing-masing pengadilan, juga dimaksudkan sebagai simulasi dalam rangka pelaksanaan pemaparan program di hadapan Tim Penilai Nasional (TPN) yang akan dilaksanakan pada pertengahan September mendatang. “Semua pimpinan pengadilan diwajibkan untuk memaparkan program pembangunan zona integritas di satkernya di hadapan Tim Penilai Nasional,” ujar Jeanny H.V. Hutauruk, Ketua Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi/Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung, Kamis (8/8/2019).

Hadir sebagai evaluator pemaparan yang disampaikan oleh masing-masing pimpinan pengadilan itu antara lain Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Drs. Agus Uji Hantara, M. E. Dengan seksama Agus Uji menyimak semua pemaparan dari pimpinan pengadilan sebelum menyampaikan reviewnya.

 

Dari Profil Hingga Dampak Pembangunan Zona Integritas

Meskipun waktu yang disediakan bagi pimpinan pengadilan untuk menyampaikan presentasi itu saangat terbatas, setidaknya dapat diperoleh gambaran tentang profil dan program yang telah dan sedang mereka laksanakan untuk melakukan pembangunan zona integritas di satuan kerjanya.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, misalnya. Dalam  presentasi yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Hj. Sri Sutatiek, pada sisi profil diungkapkan visi dan misi, jumlah sumber daya manusia berikut jumlah perkara yang ditanganinya selama ini. Selanjutnya, beranjak data-data tersebut dimuat rasio penanganan perkara dan beban hakim untuk perkara-perkara perdata, pidana, pidana anak dan tindak pidana korupsi.

  2019

Selanjutnya diuraikan program-program yang dilaksanakan untuk pembangunan zona integritas pada 6 area perubahan zona integritas, yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang menarik program-program pada 6 area perubahan tersebut disajikan dengan foto-foto sebagai bukti telah dilakukannya pembangunan zona integritas.

Sedikit berbeda dengan pemaparan Ketua PT. Jawa Tengah, presentasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Dr. Samparaja juga memotret perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya pembangunan zona integritas, seperti halaman kantor yang ditata lebih rapi dengan cat warna warni, pintu masuk yang sudah terpasang pelang bertuliskan Anda Memasuki Kawasan Zona Integritas, adanya apel sore pada hari Jumat setelah sebelumnya tidak ada, adanya gerakan baca al-Qur’an sebelum mulai bekerja, adanya kegiatan briefing sebelum mulai bekerja, dan perubahan wajah counter pelayanan terpadu satu pintu.

 

Catatan dari Kemenpan RB

Dalam reviewnya, Agus Uji Hantara, Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapan bahwa secara umum presentasi yang disampaikan oleh para ketua pengadilan sudah mencakup semua area perubahan dalam pembangunan zona integritas. “Kemampuan para pimpinan menjelaskan program-program pembangunan zona integritas menjadi indikator keterlibatan pimpinan dalam proses tersebut,” ujar Agus Uji menjelaskan.

Hanya saja untuk lebih sempurnanya, Agus Uji memberikan beberapa catatan yang perlu dicermati. Pertama, dalam menyampaikan program-program pembangunan zona integritas, agar lebih dikedepankan evidennya, sehingga dipahami oleh pendengar sebagai sesuatu yang real, buka teori.

Kedua, dengan mengemukakan eviden, maka kebutuhan terhadap narasi dapat dikurangi, karena pendengar atau audiencesudah dapat menangkat gambarannya.

Ketiga, hal-hal yang sifatnya pelayanan publik, agar lebih dikedepankan, karena salah satu titik tekan dari pembangunan zona integritas adalah pelayanan publik.

Keempat, karena pengadilan-pengadilan yang akan dinilai ini adalah usulan dari lembaga, maka perlu ditunjukkan adanya inovasi-inovasi yang menunjukkan perbedaannya dengan yang tidak diusulkan;

Kelima, inovasi-inovasi tersebut sebaiknya merupakan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang bersifat lokal, sehingga terlihat nilai lokalitasnya.

Diharapkan pimpinan pengadilan yang telah mempresentasikan programnya akan lebih meningkatkan bentuk pemaparannya sehingga dapat menggambarkan kondisi riil pengadilannya di hadapan Tim Penilai Nasional nantinya. (Humas/Mohammad Noor)

 

MA Lakukan Evaluasi Lanjutan Pembangunan Zona Integritas

2019

www.mahkamahagung.go.id- Jakarta—Humas MA: Menjelang dilaksanakannya kegiatan survey terhadap 177 pengadilan yang diusulkan untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Mahkamah Agung menggelar pertemuan evaluasi lanjutan dengan seluruh pengadilan yang akan dinilai tersebut di Jakarta, Rabu-Jumat (7-9/8/2019). 

Selain dihadiri oleh 177 ketua pengadilan, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pimpinan pengadilan tinggi yang membawahinya. 

Dalam pidato pembukaannya, Kepala Badan Pengawasan, Nugroho Setiadji yang bertindak mewakili Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial menyampaikan bahwa seluruh pengadilan yang diusulkan untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tersebut telah melewati proses penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) dari Badan Pengawasan. “Awalnya terdapat 186 pengadilan yang dinilai dengan penilaian lapangan dan penilaian dokumen (desk review), hasilnya 177 pengadilan dinyatakan memenuhi syarat dan sisanya dinyatakan tidak memenuhi syarat,” ungkap Nugroho.

Nugroho berharap seluruh pengadilan yang diusulkan tahun ini dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). “Semoga usaha-usaha para pimpinan pengadilan dapat mencapai cita-cita yang diinginkan,” pungkas Nugroho.

 

Pentingnya Komitmen Pimpinan

Sementara ini Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo selaku Penanggung Jawab Reformasi Mahkamah Agung/Pembangunan Zona Integritas dalam pengarahannya menekankan pentingnya komitmen pimpinan dalam pembangunan zona integritas. Menurutnya, pembangunan zona integritas tidak dapat dipisahkan dari peranan kepemimpinan. “Kapasitas kepemimpinan merupakan faktor yang mempengaruhi (proses) pembangunan zona integritas,” ungkap Pudjoharsoyo.

Komitmen pimpinan dalam pembangunan zona integritas, menurut Pudjoharsoyo, diperlukan pada setiap tahapan, mulai dari pencanangan, pembangunan dan evaluasi. “Pada tahapan pencanangan, komitmen berarti kesiapan pimpinan untuk membawa unit kerjanya ke arah perubahan,” jelas mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu. Kesiapan tersebut terindikasi dari program kerja, penganggaran, kebijakan yang mengarah pada pencegahan dan pemberantasan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan.

Sementara pada tahap pembangunan, komitmen pimpinan terukur dari sejauhmana pimpinan melakukan internalisasi dan sosialisasi pembangunan zona integritas menuju WBK melalui kegiatan-kegiatan seperti pembinaan, apel pagi, rapat-rapat, dan lain-lain.

Adapun pada tahap evaluasi, dorongan pimpinan terhadap unit kerjanya untuk dievaluasi mulai dari pengarahan Tim Zona Integritas untuk melakukan evaluasi  dan mengajukannya ke unit kerja yang setingkat lebih tinggi merupakan wujud konkret komitmen pimpinan.

Di akhir pengarahannya, Pudjoharsoyo juga berharap agar pengadilan-pengadilan yang diajukan dapat memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). “Peroleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi merupakan barometer integritas sumber daya manusia dan kualitas prima pelayanan publik,” Pungkas Pudjoharsoyo. (Humas/Mohammad Noor)

Tingkatkan Kompetensi Tenaga Teknis, Badilag Selenggarakan TOT

 

 

    2019

Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan SDM khususnya tenaga teknis. Salah satunya melaui Training of Trainer (TOT) terhadap 30 peserta yaitu Ketua PTA Palembang, Ketua PTA Jayapura, beberapa Wakil Ketua PTA, Hakim pada Badan Pengawasan, Hakim tinggi, beberapa Ketua dan Wakil Ketua PA dan Panitera Muda PA.

Didampingi Sekrataris Drs Arief Hidayat, S.H., M.M. dan Direktur Pembinanaan Tenaga Teknis Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.,  Dirjen Badan Peradilan Agama Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. membukanya secara langsung di Bogor, Selasa malam (6/8/2019) 

Aco Nur menyampaikan tujuan penyelenggaranaan TOT ini adalah untuk membekali peserta sebagai trainer sehingga mempunyai kompetensi untuk melatih tenaga teknis di wilayahnya masing-masing. 

Kegiatan ini juga menjadi jawaban Dirjen Badan Peradan Agama terhadap perkembangan dinamika hukum yang semakin cepat. "Secara otomatis, perkembangan tersebut butuh respon yang cepat terutama oleh hakim untuk mencari solusinya" katanya.

  2019  

Setelah maningkatnya kompetensi pegawai ini, ia juga berharap peradilan agama dapat lebih meningkatkan pelayanan hukum yg berkeadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Terkait perkembangan inovasi pelayanan pengadilan, Aco Nur menegaskan jika Badan Peradilan Agama dan peradilan dibawahnya sangat mendukung inovasi pelayanan masyarakat antara lain e-Court yg saat ini sedang dikembangkan oleh Mahkamah Agung menjadi e-Litigasi.

Menurut jadwal, kegiatan yang dihelat selama 4 hari ini akan diisi oleh beberapa narasumber. Ketua Kamar Peradilan Agama Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. akan memberikan materi Eksekusi Putusan Ekonomi Syariah, Putusan Arbitrase Syariah dan Hak Tanggungan, Fidusia dan Hipotik Kapal Laut. 

 2019

Peserta juga akan menerima materi Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah. Mantan Ketua Kamar Peradilan Agama Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. yang akan menyampaikannya. Dr. H. M. Rum Nessa yang mantan Ketua PTA Surabaya dan Sekretaris Mahkamah Agung akan membekali peserta dengan materi Hukum Wakaf. 

Dua hakim agung juga dijadwalkan akan mengisi materi di acara ini. Dr. Yasardin, S.H., M.Hum. menyampaikan materi Hukum Acara Ekonomi Syariah. Sementara, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. berbicara tentang Hibah dan Wasiat. (hirpan hilmi)

Video Informasi