new.png

Slideshow Halaman Utama

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Kunjungi

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Pengawasan

SIWAS adalah sebuah aplikasi untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Laporkan

Sistem Informasi Pengawasan

Lindungi Keluarga Anda Dengan Status Hukum Yang Jelas

Akta perkawinan dan perceraian yang sah melindungi anak dan Istri/Suami

Lindungi Keluarga Anda Dengan Status Hukum Yang Jelas

Struktur Organisasi

Standar Pelayanan

E-Court

Direktori Putusan

Penelusuran Perkara

Laporan Tahunan

Berita PA Prabumulih

Thumbnail                           Senin, 17 Juni 2019  Pengadilan Agama Prabumulih mengadakan sosialisasi E-court kepada setiap Advokad yang berada di wilayah hukum linkungan...
More inInformasi Publik  

Seputar Peradilan

Thumbnail                                                  www.mahkamahagung.go.id -Jakarta - Humas: Mahkamah Agung akan menjadi tuan rumah pertemuan Forum Sesmenko, Sekjen, Sesmen, Sestama...
More inBerita  

MAHKAMAH AGUNG DIDAULAT JADI TUAN RUMAH PERTEMUAN FORSES

                                                ma

www.mahkamahagung.go.id -Jakarta - Humas: Mahkamah Agung akan menjadi tuan rumah pertemuan Forum Sesmenko, Sekjen, Sesmen, Sestama Kementerian/Lembaga, Kasum TNI, Asrena TNI, Asrena Polri (Forses) yang akan digelar Kamis, (13/06/2019) mendatang.

Demikian disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo dalam rapat koordinasi dengan jajaran panitia di ruang kerjanya Selasa (21/05/2019).

Pertemuan yang rencananya akan dihadiri oleh Sesmenko, Sekjen, Sesmen, Sestama Kementerian/Lembaga, Kasum TNI, Asrena TNI, Asrena Polri merupakan pertemuan rutin yang dilaksanakan di berbagai kementerian/lembaga. “Mahkamah Agung untuk pertama kalinya mendapatkan kehormatan sebagai tuan rumah,” ungkap Pudjoharsoyo.

Pertemuan rutin para sekretaris jenderal kementerian atau lembaga tersebut meski bersifat informal dan silaturrahmi, tetapi memiliki nilai strategis dalam membina saling pengertian dan kerjasama antara kementerian/lembaga. “Tuan rumah biasanya memanfaatkannya untuk melakukan sosialisasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lintas kementerian/lembaga dari sudut pandang tuan rumah,” papar Pudjoharsoyo.

Berencana Sosialisasikan Isu Tata Usaha Negara

Dalam kesempatan tersebut nantinya Mahkamah Agung berencana untuk mensosialisasikan beberapa isu yang bersinggungan dengan kementerian/lembaga lain di bidang Tata Usaha Negara. “Para pejabat yang akan hadir nantinya notabene adalah pejabat tata usaha Negara,” ujar Pudjoharsoyo menjelaskan.

“Terdapat beberapa isu yang memungkinkan bersifat antar kementerian/lembaga di Mahkamah Agung, seperti putusan yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kebijakan publik maupun rangkap jabatan, atau bagaimana memahami putusan-putusan yang berkaitan dengan kebijakan publik,” papar Pudjoharsoyo lebih lanjut.

Persoalan-persoalan tersebut nantinya akan dikoordinasikan dengan pimpinan Mahkamah Agung untuk penyampaiannya. “Kita berharap Ketua Kamar Tata Usaha Negara berkenan untuk menyampaikan hal-hal tersebut,” imbuh pria alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tersebut.

Selain itu, lanjut Pudjoharsoyo, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung berkenan akan menghadiri acara tersebut serta memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Mengingat pentingnya acara tersebut, Pudjoharsoyo berharap kepada panitia agar bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan acara tersebut. Koordinasi dan konsolidasi persiapan diharapkan dapat terlaksana secara rutin hingga hari pelaksanaan. “Sebagai tuan rumah, tugas kita adalah memberikan yang terbaik kepada tamu dan menjadi tuan rumah yang baik,” pungkas Pudjoharsoyo. (Humas/Mohammad Noor/RS)

 

 

 

MELANGGAR HUKUM ACARA, MAHKAMAH AGUNG TINDAK MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI CIBINONG

                                                                 ma

www.mahkamahagung.g.id- Jakarta – Humas : 1 Mei 2019 Mahkamah Agung  menindak Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Cibinong bukan karena putusan bebas. Hakim tidak boleh dihukum karena putusannya. Terhadap putusan, hanya dapat dilakukan upaya hukum, baik upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali. Terhadap putusan bebas pihak yang merasa belum mendapatkan keadilan dapat menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan menyampaikan alasan-alasannya dalam memori kasasinya. 

Sedangkan tindakan berupa penarikan sementara ke Pengadilan Tinggi Bandung karena majelis pemeriksa perkara dinilai telah lalai atau melanggar hukum acara dan tidak memberikan sepenuhnya hak hak anak selama persidangan. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong telah menetapkan majelis hakim pemeriksa perkara, namun dalam pelaksanaannya bahkan saat pengucapan putusan dilakukan seolah hakim tunggal.

Awalnya pada tanggal 25 Maret 2019 majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong memutus bebas terhadap  terdakwa HI (41) tahun yang didakwa telah melakukan kejahatan seksual terhadap dua anak tetangganya yang berusia 14 tahun dan 7 tahun. Putusan tersebut dinilai mengandung kejanggalan sehingga mengundang perhatian , keprihatinan  dan reaksi keras dari masyarakat. Laporan  atau pengaduannya tentang sidang hakim tunggal dan tidak memberikan hak hak anak selama persidangan telah diterima  Mahkamah Agung.

Atas adanya laporan yang masuk tersebut, Pimpinan Mahkamah Agung langsung memerintahkan Badan Pengawasan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap kebenaran laporan atau pengaduan masyarakat tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang terkait,  hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Mahkamah Agung. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tersebut Pimpinan Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan tindakan kepada majelis pemeriksa perkara, yaitu MAA, CG dan RAR, dan kepada atasan langsungnya yaitu : LJ.

Menurut hukum acara yang berlaku , persidangan harus dilakukan secara majelis, yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim. Dalam kenyataannya  Ketua Majelis pemeriksa perkara telah melakukan proses persidangan  seolah hakim tunggal. Hakim anggota harusnya  mengingatkan Ketua Majelis atau melapor kepada Ketua Pengadilan , sehingga Ketua Pengadilan dapat memberikan peringatan agar tidak melakukan penyimpangan hukum acara, namun hingga pengucapan putusan  tidak ada yang melakukan, baik hakim anggota maupun Ketua Pengadilan.

Tindakan Mahkamah Agung menarik sementara majelis hakim pemeriksa perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung adalah agar yang bersangkutan lebih focus menjalani proses  pemeriksaan baik verifikasi maupun klarifikasi. Mengapa dilakukan di Pengadilan Tinggi Bandung ? Hal tersebut dilakukan agar selama proses pemeriksaan tidak mengganggu kinerja Pengadilan Negeri Cibinong, dan Pengadilan Cibinong tetap menjalankan aktivitasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat.(Humas)

 

 

LIMA LANGKAH STRATEGI MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

                                    zona

www.mahkamahagung.co.id- Yogyakarta – Humas: Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Salah dua fokus stranas tersebut adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi (RB). Karenanya rencana aksi stranas PK Tahun 2019  diprioritaskan pada pembangunan Zona Integritas (ZI) unit-unit kerja percontohan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi penegak hukum, salah satunya Pengadilan.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga yang sudah mendapatkan apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) ini semakin berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan yang baik dan bersih bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagaimana diketahui MA meraih Prestasi WBK ini pada 10 Desember 2018, penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI setelah 7 (tujuh) unit kerja pengadilan dinyatakan lulus berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Ketujuh unit kerja pengadilan tersebut terdiri atas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Militer II – 08 Jakarta, Pengadilan Militer II – 13 Madiun dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.

Sebagai tindak lanjut capaian di atas Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung menyelenggarakan acara Sosialisasi dan Pendampingan 16 Pengadilan Negeri Se-Indonesia dalam Persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Yogyakarta pada 2-4 Mei 2019. Didik Purwanto Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring sebagai perwakilan dari Kepala Biro Perencanaan MA melaporkan bahwa acara ini diikuti oleh 99 peserta yang terdiri atas Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama, Hakim Tinggi , Tim ZI, Sekretaris Pengadilan tingkat Banding dan Pertama. Dalam laporannya, Didik juga mengatakan bahwa tujuan acara ini adalah untuk memberikan sosialisasi dalam rangka persiapan pembangunan zona integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo saat memberikan sambutan pembukaan acara ini mengatakan bahwa 16 satuan kerja ini harus berusaha sekeras dan sebaik-baiknya agar bisa meraih prestasi WBK. Pudjoharsoyo menjelaskan meskipun target ini terlihat sulit, namun dengan kerja sama dan kerja keras seluruh pihak target ini bisa dicapai bersama. “Pimpinan kita menargetkan tahun 2019 ini setengah dari jumlah satker di bawah Mahkamah Agung bisa meraih predikat tersebut.” Terang Pudjoharsoyo.

16 Pengadilan Negeri yang  menjadi prioritas adalah pengadilan yang sudah memiliki Integrated Criminal Justice System (ICJS) yang diharapkan terjadi sinergi antar aparat penegak  hukum dalam proses penanganan perkara pidana yang bersatu padu antara kepolisian, kejaksaan ,pengadilan dan lembaga pemasyarakatan ( lapas ) yang berada di bawah Kementrian Hukum dan HAM. Keenam belas Pengadilan Negeri tersebut yang telah ditetapkan oleh Kemenpan  RB adalah :

  1. Pengadilan Negeri Jakarta Timur
  2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
  3. Pengadilan Negeri Jakarta Barat
  4. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
  5. Pengadilan Negeri Jakarta Utara
  6. Pengadilan Negeri Bandung
  7. Pengadilan Negeri Surabaya
  8. Pengadilan Negeri Medan
  9. Pengadilan Negeri Makasar
  10. Pengadilan Negeri Manado
  11. Pengadilan Negeri Pontianak
  12. Pengadilan Negeri Balikpapan
  13. Pengadilan Negeri Banjarmasin
  14. Pengadilan Negeri Pekanbaru
  15. Pengadilan Negeri Padang
  16. Pengadilan Negeri Semarang

LIMA LANGKAH STRATEGI MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

Adapun narasumber yang memberikan ilmu dan pengalamannya pada acara sosialisasi ini adalah para pakar dari Mahkamah Agung yaitu Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan MA, dan Sekretaris Ditjen BadimilTUN. Hadir juga sebagai narasumber Yayat Rochdiyat dari Badan Pusat Statistik dan Agus Uji Hantara dari Kementrian PANRB, serta Tim Penilai Internal (TPI) dari Mahkamah Agung. Agus Uji Hantara, Asdep Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat Kementrian PANRB sebagai salah satu narasumber di hari kedua menjelaskan tentang Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas. Menurut Uji  ada lima strategi dalam membangun ZI, pertama komitmen, menurut Uji pimpinan dan karyawan harus terlibat dalam melaksanakan RB dan menularkan semangat dan visi yang sama. Kedua, kemudahan pelayanan. Semua pihak harus bersemangat dalam memberikan fasilitas yang lebih baik dan meningkatkan hospitality dalam memberikan kepuasan publik, ketiga, ciptakan program yang menyentuh masyarakat. Program-program yang membuat masyarakat lebih dekat dengan lembaga sehingga masyarakat bisa merasakan lembaga tersebut benar-benar hadir. Keempat, monitoring dan evaluasi, dan kelima manajemen media, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, dalam Sekapur Sirih di Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2015 bahwa pembaruan peradilan tidak hanya harus diwujudkan, tetapi juga harus terlihat diwujudkan. Untuk itulah pentingnya mengatur media dan menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan bisa diketahui oleh masyarakat. (Azh/RS)

POKJA BAHAS REVISI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

                ma

www.mahkamahagung.go.id- Humas-Jakarta: Kelompok Kerja (Pokja) Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung menggelar rapat revisi Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik pada tanggal 8-9 April 2019 di Hotel Mercure Cikini Jakarta Pusat. Rapat pembahasan dipimpin oleh YM. Hakim Agung Syamsul Maarif, SH, LL.M, Ph.D dan dihadiri oleh para Hakim Agung Kamar Perdata, Sekretaris MA, para Direktur Jenderal Badan Peradilan, Pejabat Eselon II,III dan IV pada Biro Perencanaan dan Biro Hukum dan Humas, Pejabat pada Kepaniteraan MA, para Asisten Kamar Perdata, Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas, dan Tim Asistensi Pembaruan MA.

Beberapa isu yang dibahas dalam revisi Perma Nomor 3 Tahun 2018 antara lain terkait dengan mekanisme persidangan elektronik, penyampaian putusan secara elektronik, penyediaan layanan terhadap pengguna lain (selain Advokat), dan pengaturan lainnya yang diperlukan untuk menyempurnakan proses layanan berperkara secara elektronik.

YM. Syamsul Maarif mengatakan bahwa untuk memenuhi tuntutan jaman saat ini perlu dilakukan revisi terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2018 dengan memasukan beberapa ketentuan tentang mekanisme persidangan secara elektronik, untuk lebih memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan ketika menjalani proses berperkara di pengadilan dalam perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha militer dan perkara tata usaha negara.

                ma

Selain itu modernisasi peradilan mengarah pada modernisasi mekanisme berperkara dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada Perma 3 Tahun 2018 sebelumnya baru mengatur tentang sistem administrasi perkara secara elektronik, sedangkan revisi Perma ini diharapkan kedepannya bisa lebih revolusioner yaitu mampu mengakomodir mekanisme, baik pada ranah administrasi maupun teknis persidangan, pungkas YM Syamsul Maarif.

Pada akhir rapat, diputuskan untuk dilakukan rapat-rapat lanjutan dalam rangka perumusan dan pembahasan revisi Perma ini secara lebih mendalam, sehingga ditargetkan pada tahun ini, Perma yang baru bisa diberlakukan pada pengadilan diseluruh Indonesia. (Dy/RS)

Video Informasi