new.png

Slideshow Halaman Utama

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Kunjungi

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Pengawasan

SIWAS adalah sebuah aplikasi untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Laporkan

Sistem Informasi Pengawasan

Lindungi Keluarga Anda Dengan Status Hukum Yang Jelas

Akta perkawinan dan perceraian yang sah melindungi anak dan Istri/Suami

Lindungi Keluarga Anda Dengan Status Hukum Yang Jelas

Struktur Organisasi

Standar Pelayanan

E-Court

Direktori Putusan

Penelusuran Perkara

Laporan Tahunan

Berita PA Prabumulih

Thumbnail   PA-PRABUMULIH.GO.ID-  Kamis (10/10/2019), Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Dharmayukti Karini ke -XVII Tahun 2019 dilaksanakan oleh Dharmayukti...
More inInformasi Publik  

DHARMAYUKTI KARINI MENYERAHKAN BANTUAN DANA BEASISWA UNTUK 410 ORANG PUTRA PUTRI BERPRESTASI DARI PEGAWAI HONORER, SECURITY DAN OFFICE BOY DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

2019 

www.mahkamahagung.go.id- Jakarta - Humas : Setelah sehari sebelumnya Dharmayukti Karini Mahkamah Agung menyerahkan secara simbolis Bantuan Dana Beasiswa ( BDBS) kepada perwakilan tingkat Sekolah Dasar,tingkat SLTP, tingkat SLTA, dan tingkat perguruan tinggi pada peringatan HUT Dharmayukti Karini ke - 17, Pada Hari ini, Kamis, 3 Oktober 2019, penyerahan BDBS untuk 410 orang putra-putri berprestasi dari Pegawai Honorer, Security, dan Office Boy yang berasal dari Lingkungan Mahkamah Agung dilaksanakan di Ruang Wiryono Mahkamah Agung RI. Acara ini dihadiri oleh Ibu Budi Utami Syarifuddin,Ibu Emi Syamsul Maarif, Ibu Istianah Salman Luthan dan para pengurus Dharmayukti Karini.

   2019

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Panitia HUT Ke-17 Dharmayukti Karini, Ibu Emi Syamsul Maarif bahwa jumlah keseluruhan penerima BDBS Tahun ini terdiri dari 210 orang untuk tingkat Sekolah Dasar, 74 orang untuk tingkat SLTP, 89 orang untuk tingkat SLTA, dan 37 orang untuk tingkat perguruan tinggi.

Alhamdulillah, Senang Sekali bisa mendapatkan Bantuan dana Beasiswa seperti ini, terimakasih." Ucap salah seorang Office Boy yang baru saja menerima BDBS untuk Putranya.

       2019

2019

 

Melalui kegiatan BDBS, Dharmayukti bertekad untuk membangun generasi muda yang dapat berperan dalam Ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital. "Semoga kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan, supaya semua bisa terbantu dan bisa terus bersilaturahmi." Ujar Ibu Emi Syamsul Maarif saat Acara tersebut berlangsung.(IP/EN/RS)



PELEPASAN DAN PENGANTAR TUGAS HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG Drs. H. ABDULLAH, S.H., M.H SEBAGAI WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

 

  2019

PTA-Palembang|01-10-2019

www.pta-palembang.net - Palembang- Selasa, 01 Okotber 2019 bertempat di Lt.4 Aula Pengadilan Tinggi Agama Palemabang acara Pelepasan dan Pengantar Tugas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs.H.Abdullah, S.H.,M.H. Sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang.  Acara ini di hadiri oleh Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, Fungsional dan Karyawan/ti  PTA Palembang, Ketua PA Palembang, Kayuagung, Pangkalan Balai dan Prabumulih, Ketua PTA Jayapura serta Dharmayukti Karini.
 
 
 
Acara Pelepasan dan Pengantar Tugas Hakim Tinggi ini didasarkan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 136/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Promosi dan Mutasi Pimpinan Syariah Aceh / Pengadilan TInggi Agama Palembang Tanggal 29 Agustus 2019. 
 
 
 
 
 
Adapun susunan acara adalah :
  1. Pembacaan Do'a oleh Drs.H. Kamil Umar Esa, S.H
  2. Kesan dan Pesan Hakim Tinggi yang mutasi dan Promosi oleh Drs.H.Abdullah, S.H.,M.H
  3. Kesan dan Pesan yang memawakili karyawan/ti Pengadilan TInggi Agama Palembang oleh Drs.H.Mohd. Abduh, HMN, S.H
  4. Sambutan dari ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
  5. Hiburan dari PTA NADA
  6. Penyerahan Cendera Mata
  7. Ucapan Selamat.

Adapun Riwayat jabatan  Drs.H. Abdullah, S.H.,M.H adalah :

Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

22 Maret 2016

Ketua Pengadilan

Pengadilan Agama Mataram

03 Februari 2014

Ketua Pengadilan

Pengadilan Agama Banyuwangi

14 Agustus 2012

Ketua Pengadilan

Pengadilan Agama Kraksaan

23 September 2010

Wakil Ketua Pengadilan

Pengadilan Agama Probolinggo

30 Oktober 2009

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Semarang

05 Juli 2006

Ketua Pengadilan

Pengadilan Agama Simalungun

03 Agustus 2004

Ketua Pengadilan

Pengadilan Agama Gunung Sitoli

24 Mei 2002

Wakil Ketua Pengadilan

Pengadilan Agama Gunung Sitoli

31 Desember 1999

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Sibolga

24 Mei 1993

Cakim

Pengadilan Agama Sibolga

21 Juli 1992

PNS

Pengadilan Agama Sibolga

01 Maret 1989

.

Acara Pelepasan dan Pengantar Tugas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs.H.Abdullah, S.H.,M.H. Sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang berjalan dengan lancar dan sukses. semoga Drs.H.Abdullah, S.H.,M.H sukses di tempat yang baru dan segera berkarir kembali di Wilayah Jawa dan Sumatera

KETUA MA MELETAKAN BATU PERTAMA PERLUASAN GEDUNG PTUN JAKARTA

  2019

www.mahkamahagung.go.id- Jakarta - Humas MA: Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali meletakkan batu pertama renovasi dan perluasan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis pagi, 26 September 2019. Pada sambutannya, Ketua MA mengatakan bahwa perluasan dan renovasi gedung ini untuk meningkatkan kinerja aparatur negara agar bisa bekerja dalam suasana nyaman dan aman serta lingkungan yang sehat. "Renovasi ini juga untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat khususnya bagi pencari keadilan." Ujar mantan juru Bicara Mahkamah Agung tersebut 

Pria kelahiran Makassar tersebut menegaskan bahwa renovasi gedung ini selain untuk menyesuaikan dengan prototipe gedung pengadilan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, renovasi ini juga harus memenuhi standar sarana dan prasarana yang menjadi kriteria penilaian akreditasi penjaminan mutu pengadilan, agar renovasi ini dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang, tidak menjadi bongkar-pasang gedung yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara.

 

Lebih lanjut terkait pembangunan, Ketua Mahkamah Agung jugaberpesan agar setiap pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada berada di bawahnya, agar benar-benar memperhatikan dan menaati segala peraturan perundangan-undangan yang berkaitan, memastikan pencapaian hasil yang maksimal, serta mencegah potensi penyimpangan dan kerugian keuangan negara.

Masih menurut Profesor  Hatta bahwa Mahkamah Agung telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam kali berturut-turut. Mahkamah juga meraih National Procurement Award 2018, sertifikasi barang jasa 2018, dimana semua itu adalah prestasi yang harus dipertahankan. "Semua ini bisa diraih jika Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat lelang, pejabat penerima hasil, bendahara, semua menjalankan tugas secara profesional," tegas Hatta.

  2019

Pada akhir sambutannya, Ketua Mahkamah Agung berharap renovasi dan perluasan ini dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu pengerjaan, dan memenuhi standar kualitas pekerjaan. "Semoga pembangunan berjalan lancar,dan para pekerja diberi keselamatan dalam bekerja hingga gedung bisa dimanfaatkan," ucap Hatta.

Senada dengan Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Sulistyo, SH., M.Hum. mengatakan pada sambutannya di acara tersebut bahwa renovasi dan perluasan ini dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengantisipasi bertambahnya volume perkara yang setiap tahunnya terus meningkat. Sehubungan dengan perluasan kewenangan pengadilan tata usaha negara berdasarkan UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU sektoral lainnya. Sulistyo menjelaskan bahwa renovasi dan perluasan gedung ini dilaksanakan dalam 2  tahap, tahap pertama tahun 2019 dan tahap kedua tahun 2020.

  2019

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Dr. Syarifuddin, SH. MH., Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., MH, Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, Dr. Supandi, SH., MH, Ketua Kamar Pidana MA, Dr. Suhadi, SH., MH, para Hakim Agung Kamar TUN, Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo, SH., M.Hum, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Dr. Abdullah, SH.,   MS, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH. serta para pejabat eselon 2 pada Mahkamah Agung, Ketua pengadilan tingkat banding se wilayah Jakarta, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, para mantan ketua PTUN Jakarta, dan undangan lainnya. (azh/RS)

KETUA MA LANTIK 2 DIREKTUR JENDERAL PADA MAHKAMAH AGUNG DAN 25 KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING

    2019

www.mahkamahagung.go.id- Jakarta - Humas MA: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., melantik 2 (dua) Direktur Jenderal yaitu Direktur Jenderal Peradilan Umum dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer  dan Tata Usaha Negara di ruang Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung lantai 14 pada Kamis, 19 September 2019 pukul 10:00 WIB. Pada kesempatan tersebut Ketua Mahkamah Agung juga akan melantik 25 (dua puluh lima) Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang terdiri atas 15 (lima belas) orang sebagai Ketua Pengadilan Tinggi,  dan 10 (sepuluh) orang sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

 

Pelantikan Direktur Jenderal ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 106/TPA Tahun 2019 Tanggal 28 Agustus 2019, sedangkan untuk pelantikan Ketua Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan 2 (dua) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, yaitu: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 126/KMA/SK/VIII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019,  dan 136/KMA/SK/VIII/2019 Tanggal 29 Agustus 2019.

 Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa pengambilan sumpah jabatan bukanlah seremonial dan aturan kepegawaian semata, namun pengambilan sumpah adalah ikrar kepada Tuhan yang Maha Esa bahwa saudara akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. ”Lafaz sumpah tersebut harus diresapi dalam hati dan dilaksanakan dalam perbuatan, karena pada waktunya kelak saudara-saudara akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah diikrarkan,” tegas Prof. Hatta di hadapan para pejabat yang dilantik. Terakhir Prof. Hatta menyampaikan selamat kepada semua yang dilantik, dan berharap semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan lindungan dan tuntunannya kepada semua pejabat yang telah dilantik.

Berikut adalah nama-nama yang dilantik:

  1. Dr. Prim Haryadi, SH., MH. sebagai Direktur Jenderal Peradilan Umum jabatan sebelumnya adalah Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung
  2. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN jabatan sebelumnya adalah Direktur Pembinaan Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Ditjen Badimiltun

 

Sedangkan untuk pejabat yang dilantik menjadi Ketua Pengadilan Tinggi adalah:

  1. Sunaryo, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta jabatan sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
  2. Dr. H. Syahrial Sidik, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Makassar jabatan sebelumnya yaitu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
  3. H. Abdul Kadir, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
  4. Dr. H. Herri Swantoro, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya jabatan sebelumnya adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
  5. Dr. Robinson Tarigan, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jambi jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Manado
  6. H. Arif Supratman, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manado jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
  7. Dr. Moh. Eka Kartika E.M, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru
  8. Zaid Umar Bobsaid, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
  9. H. Charis Mardiyanto, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Kendari
  10. Respatun Wisnu Wardoyo, SH. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kendari jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Ambon
  11. Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Ambon jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
  12. Dr. H. Cicut Sutiarso, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Medan
  13. Setyawan Hartono, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura
  14. Heru Pramono, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin
  15. Syafrullah Sumar, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Gorontralo jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten

 

Adapun para pejabat yang dilantik menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama adalah:

  1. Dr. H. Harun S., SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
  2. Dr. H. Samparaja, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
  3. Dr. Hj. Umi Kulsum, SH. MH sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
  4. Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura
  5. Drs. H. Helmy Thohir, MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
  6. Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, SH. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan
  7. Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, SH., MH sebagai Ketua Pengadilan Syar’iyah Aceh jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
  8. Drs. H. M. Alwi Mallo, MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
  9. H. Cholidul Azhar, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar
  10. Drs. H. Ibrahim Kardi, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Acara pelantikan dihadiri oleh jajaran Pimpinan Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, para hakim agung, para Pejabat Eselon 1-2 pada Mahkamah Agung, serta undangan lainnya. Pada kesempatan yang sama, diselenggarakan juga acara serah terima jabatan dari pejabat yang lama ke pejabat yang baru dilantik. (azh/RS)

Pengadilan Tinggi Agama Palembang Menerima 2 Piagam Penghargaan dari Dirjen Badilag Mahkamah Agung Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta.18 September 2019 Launching 9 Aplikasi dan Buku Dirjen Badilag

    2019
pta-palembang.net
Palembang- 18 September 2019 dalam acara peluncuran 9 Aplikasi Unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan buku pada Rabu, 18 September 2019 di hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh para Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, para Pejabat Eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, para Hakim Agama dari seluruuh Indonesia, dan undangan lainnya.
 
   2019     2019
 
 
Disela-sela  Acara tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs.H.Endang Ali Ma'sum S.H.,M.H  menerima 2 Penghargaan dari Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI  atas perstasi 10 besar berturut turut yaitu Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Kayuagung.

 

 
Dalam acara yang juga di hadiri oleh duta besar Arab Saudi, Bahrain, Maroko, Iran, anggota komisi III, dan perwakilan dari OJK ini Dr. Aco memaparkan bahwa seluruh pengadilan agama di Indonesia telah mengaplikasikan peradilan elektronik (e-court), tercatat bahwa hingga 16 September 2019 terdapat 12. 278 perkara yang didaftarkan melalui e-court. Dr. Aco juga mengatakan bahwa terkait e-litigasi, untuk pengadilan yang menjadi pilot project telah mengimplementasikan proses berperkara melalui e-litigasi, di antaranya: Pengadilan Agama Jakarta Pusat 29 perkara, pengadilan Agama Surabaya 26 perkara, Pengadilan Agama Jakarta Timur 11 Perkara, Pengadilan Agama Jakarta Barat 10 Perkara.

 

Adapun 9 inovasi tersebut yang diluncurkan yaitu:
1. Aplikasi notifikasi perkara
2. Aplikasi informasi perkara dan informasi produk pengadilan agama
3. Aplikasi antrian sidang
4. Aplikasi verifikasi data kemiskinan (kerja sama dengan AIPJ dan TNP2K)
5. Command centre Badilag
6. Aplikasi e- eksamninasi
7. Aplikasi PNBP
8. E-register perkara
9. E-keuangan perkara

   2019   2019

 
Pada acara yang bertepatan dengan peringaan 30 tahun lahirnya Undang-Undang Peradila Agama, Ketua Mahkamah Agung selain meluncurkan secara resmi sembilan aplikasi unggulan juga meluncurkan secara resmi buku “Mewujudkan Peradilan Agama yang Agung” yang ditulis oleh hakim-hakim peradilan agama. “Peluncuran buku berjudul “Mewujudkan Peradilan Agama yang Agung”, selain mendorong budaya literasi warga peradilan, juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi utama tentang permasalahan yang dihadapi peradilan agama beserta solusinya, dalam upaya mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.” Kata Prof. Hatta yang disambut tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin. Terakhir, Prof. Hatta berharap bahwa semua inovasi ini bisa menjadi kebanggaan sekaligus menjadi pemacu semangat bagi semua pihak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

Video Informasi