new.png

Slideshow Halaman Utama

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Kunjungi

Sistem Informasi Pengawasan

SIWAS adalah sebuah aplikasi untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Laporkan

Lindungi Keluarga Anda Dengan Status Hukum Yang Jelas

Akta perkawinan dan perceraian yang sah melindungi anak dan Istri/Suami

--

PTSP

-

ZI

Struktur Organisasi

Standar Pelayanan

E-Court

Direktori Putusan

Penelusuran Perkara

Laporan Tahunan

Berita PA Prabumulih

Thumbnail    PA-PRABUMULIH.GO.ID- Selasa (19/11/2019), Pengadilan Agama Prabumulih kedatangan Tim Asessor Ekternal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan...
More inInformasi Publik  

Seputar Peradilan

Thumbnail      www.mahkamahagung.go.id- Jakarta- Humas: Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Sosialisasi Aplikasi e-Court (e-Filing, e-Payment,...
More inBerita  

MAHKAMAH AGUNG RI MENYELENGGARAKAN SOSIALISASI APLIKASI E-COURT KEPADA SELURUH PENGADILAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TUN

  2019

 

www.mahkamahagung.go.id- Jakarta- Humas: Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Sosialisasi Aplikasi e-Court (e-Filing, e-Payment, e-Summons, e-Litigation) seluruh Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan TUN (Tata Usaha Negara) yang berlangsung tanggal 25 s/d 27 November 2019 di Swiss-Belhotel Mangga Besar Jakarta Pusat.

  2019

Acara ini dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Hakim Agung Syamsul Maarif, SH., LLM., Ph.D. Dalam sambutannya Syamsul Maarif menyampaikan kepada peserta bahwa dengan mengikuti sosialisasi ini maka salah satu bentuk dukungan yang bisa diberikan adalah istiqomah dan konsisten dalam mempelajari aplikasi e-Court dengan baik, serta siap untuk memberikan masukan-masukan kepada pimpinan dan memberikan bimbingan kepada kolega di lingkungan masing-masing. Beliau juga mengharapkan kepada peserta sosialisasi agar dapat menyerap dengan baik semua materi yang disampaikan. Turut hadir pada acara tersebut Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo, SH., M.Hum sekaligus memberikan pemaparan materi tentang Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia).

   2019

Acara sosialisasi ini diikuti peserta terdiri dari  para Hakim dan Admin Teknologi Informasi pada 34 Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara,  sebagaimana dalam laporan kegiatan yang disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Dr. Abdullah, SH.,MS. Lebih lanjut Abdullah mengatakan kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka Sosialisasi Aplikasi e-Court dan e-Litigasi guna menyongsong diterapkannya peradilan elektronik pada 1 Januari 2020.   

Hadir pada acara sosialisasi tersebut para Hakim Agung, para pejabat eselon I s/d IV serta para Hakim Yustisial di lingkungan Mahkamah Agung RI. (enk/RS/photo:sf)

PEMBANGUNAN PENGADILAN TERPADU DI MANADO HAMPIR RAMPUNG

  2019

 

www.mahkamahagung.go.id- Manado—Humas: Pembangunan pengadilan terpadu di Manado yang menggabungkan enam satuan kerja pengadilan dalam satu kawasan seluas 10 hektar sudah memasuki babak akhir. Proses pembangunan tinggal menyisakan penyelesaian interior dan sarana lingkungan. Diharapkan pada kwartal pertama tahun 2020, mega proyek tersebut sudah dapat diresmikan operasionalnya dan sudah dapat difungsikan.

Fakta ini terungkap saat Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo meninjau langsung perkembangan pembangunan tersebut ke Manado, Rabu (20/11/2019). Dalam kunjungan tersebut, Pudjoharsoyo didampingi empat Kepala Biro dari Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung, masing-masing Joko Upoyo (Kepala Biro Perencanaan), Supandi (Kepala Biro Umum), Sahwan (Kepala Biro Keuangan) dan Rosfiana (Kepala Biro Perlengkapan).

  2019

Di lokasi, satu persatu dari enam gedung di kompleks itu ditinjau, mulai dari gedung yang diperuntukkan bagi Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Militer III-17 Manado, Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Tinggi Agama Manado, Pengadilan Tata Usaha Manado hingga Pengadilan Agama Manado.

Secara fisik, keenam gedung tersebut telah berdiri. Dan di masing-masing gedung tersebut tengah berlangsung penyelesaian interior, seperti persiapan counter Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penyelesaian plafon, dan beberapa pekerjaan lainnya. “Secara umum tinggal menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah bergantung cuaca lagi, karena semuanya sudah merupakan pekerjaan in door, “ ujar pelaksana yang mengerjakan proyek tersebut.

Ditargetkan Diresmikan Awal Tahun 2020

  2019

Setelah meninjau keseluruhan gedung di kawasan tersebut, A. S. Pudjoharsoyo mengaku gembira melihat performa masing-masing gedung. “Kualitas pembangunannya bagus, pemilihan bahannya juga bagus, dan dari segi pembiayaan tergolong efisien” ujar Pudjoharosoyo gembira.

“Diharapkan pembangunan ini menjadi pilot project pembangunan pengadilan terpadu secara khusus dan pembangunan gedung pengadilan secara umum,” ujarnya mengomentari.

Mantan pengadil kasus kecelakaan artis Saipul Jamil itu berharap agar pembangunan-pembangunan gedung pengadilan yang akan berlangsung tahun 2020 dapat mencontoh pada pembangunan pengadilan terpadu, agar outputnya sama.

  2019

Dengan pencapaian pembangunan sejauh ini, Pudjoharsoyo berharap pengadilan terpadu ini sudah dapat diresmikan pada kwartal pertama tahun 2020. “Jika penyelesaian sarana lingkungannya dapat segera dimulai, kita berharap gedung pengadilan terpadu sudah bisa dimanfaatkan sejak April mendatang,” ujar Pudjoharsoyo optimis. (Humas/Mohammad Noor/Pepy)

Dirjen Badilag Membuka Bimtek Implementasi SIPP Angkatan II

   2019

www.badilag.mahkamahagung.go.id- Dengan didampingi oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama yang baru Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H, Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H. M.H. membuka secara resmi Bimtek SIPP Angkatan II yang mengusung Tema “Meningkatkan Peran Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai Koordinator Bidang Pengawasan dalam penyelesaian Administrasi Perkara di MS/PTA dan MS/PA Berbasis Teknologi Informasi menuju peradilan agama yang modern sebagai wujud reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI di Pengadilan” Senin (11/11/2019) bertempat di Ruang Sanggabuana 3 Hotel Santika Bekasi. Acara akan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari senin dan akan ditutup pada hari rabu siang.

Hadir dalam Pembukaan Bimtek ini sebagian besar Wakil PTA/MS Aceh, Hakim Tinggi, dan seluruh Administrator pada masing-masing PTA/MS Aceh. Acara dimulai dengan Laporan Ketua Panitia, Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H yang menjelaskan Pelaksanaan Bimtek kali ini memang menyasar Wakil Ketua PTA/MS Aceh guna meningkatkan kompetensi, pengetahuan, untuk dibina menjadi user sekaligus trainer. Ya, menjadi pengguna sekaligus menjadi pembimbing. Sebagai pengguna nantinya para wakil pengadilan tingkat banding dituntut mampu mengoperasikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk pengadministrasian perkara tingkat banding sekaligus juga mengamban amanah Dirjen badan peradilan agama yang berperan juga sebagai pembimbing. Para Wakil Pengadilan tingkat Banding diharapkan dapat menjadi katalisator dalam melakukan “transfers of knowledge” kepada atasan, rekan kerja dan bawahan di satker masing-masing dan juga satuan kerja pengadilan agama yang berada wiliyahnya.

Bertindak sebagai Narasumber ialah Tim IT MA yang dipimpin oleh Ahmad Jauhar ST. M.H., M.M, Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika, BUA MA RI, Sofyan Adi Irawan, S.Kom., M.T. Kasubbag Pemeliharaan Sistem Jaringan Informatika Serta Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Surabaya. Aco Nur menyampaikan “Apresiasi dari KMA bahwa Peradilan Agama selangkah lebih maju dalam melaksanakan kinerja secara cepat dan tepat, utamanya SIPP, APM, ZI, e-Court adalah program MA, namun badilag melangkah cepat dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut dalam rangka melayani masyarakat Peradilan” begitu ujarnya dihadapan seluruh peserta Bimtek disambut tepuk tangan. Lebih lanjut ia berpesan “9 Aplikasi yang di launching oleh Badilag, dan dihadiri oleh 7 negara, dan tanggal 25 November 2019 akan melakukan evaluasi, sebelum tanggal 25 November 2019 diimplementasikan dalam rangka modernisasi peradilan agama. Petakan masalah-masalah yang ada pada aplikasi tersebut karena aplikasi ini dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama”, Pesan tersebut langsung disambut dengan semangat dengan diucapkannya kata “siap” secara spontan dan serempak oleh para peserta Bimtek yang hadir sore itu.

Setelah memberikan pembinaan secara interaktif dan menarik antara Bapak Dirjen Badilag dan para pserta Bimtek perihal dasar hukum, hingga hal-hal yang baru mengenai kebijakan Mahkamah Agung berupa e-court dan e-litigasi, Dirjen Badilag memotivasi para peserta Bimtek “Mari kita bawa terbang Pengadilan Agama, jangan hanya berlari, jangan menunggu kokok ayam jantan saat matahari pertama kali terbit di tahun 2020 dalam mengimplementasikan e-litigasi,"demikian diserukan oleh Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang senantiasa bersemangat mengajak, mendorong dan memberikan arahan pada semua aparatur Peradilan Agama di seluruh Indonesia untuk meningkatkan semangat dalam menuju Peradilan Agama yang modern.” (Agus Digdo/Iwan kartiwan)

ACARA ITSBAT NIKAH TERBANYAK SUMSEL DIBUKA MERIAH

    2019

 

www.pta-palembang.net- INDRALAYA | Acara itsbat nikah (pengesahan nikah) bagi pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah dibuka meriah, Senin (4/11) pagi kemarin. Program itsbat nikah tersebut merupakan terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, perkara isbat nikah periode kedua tahun 2019 ini, sebanyak 530 perkara. Sebelumnya, PA Kayuagung telah menyukseskan acara serupa pada Maret 2019 lalu.

Selain Ketua PA Kayuagung Dra. Sri Wahyuningsih, SH, MHI, turut hadir dalam acara pembukaan kemarin, Bupati Kabupaten Ogan Ilir H. Ilyas Panji Alam, SH, SE, MM, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumsel Drs. RM. Zaini, SH, MHI, Bupati Kabupaten Bangka Tengah, Forkompinda Kabupaten Ogan Ilir, Kepala Kemenag Ogan Ilir, para kepala SKPD, Camat, Kades, Lurah, Kepala KUA, dan para Hakim di lingkungan PA Kayuagung dan PA Sungailiat.

Mengapa PA Sungailiat hadir?

“Mereka ingin mengadakan studi banding terkait isbat nikah, bapak Bupati Bangka Tengah didampingi pimpinan PA Sungailiat langsung turun tangan,” kata Sri Wahyuningsih.

    2019 

Acara pembukaan sidang isbat nikah berlangsung tepat pada pukul 10.00 WIB di aula kantor bupati Tanjung Senai Indralaya, Bupati Ogan Ilir usai memberikan kata sambutan langsung memukul gong, tanda pembukaan acara tersebut.

“Saya menyambut baik acara ini dan saya sangat puas, saya kira benar apa yang disampaikan Bapak Bupati Bangka Tengah tadi, acara ini merupakan isbat nikah terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan,” kata Ilyas Panji Alam disambut tepuk tangan.

    2019

Dalam sambutannya, Wakil Ketua PTA Sumsel mengingatkan, para hakim harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutuskan perkara isbat nikah karena akan banyak problematika di dalamnya.

“Saya ingatkan jangan ada penyelundupan hukum,” tegas RM. Zaini.

Program ini akan berlangsung sejak Senin 4 November 2019 hingga Jumat 8 November 2019, masing-masing pasutri berasal dari kecamatan yang tersebar di wilayah Ogan Ilir.

Sebagai pelaksana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kayuagung dan Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.

Sekadar informasi, dari penelusuran redaksi di lapangan, pada Senin kemarin, perkara isbat nikah yang telah diputuskan sebanyak 115 perkara, terdiri atas putus dikabulkan, putus digugurkan dan putus dicabut oleh para pihak.

“Putus kami kabulkan berarti telah sesuai hukum acara yang berlaku, fakta benar dan peristiwa benar, kalau kami memutuskan gugur berarti para pihak tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah, putus cabut berarti para pihak yang memohon kepada majelis hakim kerena alasan tertentu mereka,” ungkap wakil ketua PA Kayuagung Drs. Cik Basir, SH, MHI. (Alim/Arqom)

Dirjen Badilag Minta 9 Aplikasi Segera Diterapkan

    2019  

 

www.badilag.mahkamahagung.go.id- Dirjen Badilag Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H, melakukan pembinaan kepada seluruh ketua, panitera dan sekretaris PA sewilayah PTA Surabaya, Kamis (24/10). Acara yang dilaksanakan di Aula PTA Surabaya, juga dihadiri ketua PTA Surabaya Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H, sekretaris Ditjen Badilag Drs. Arief Hidayat , S.H., M.M. dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

Pembinaan oleh Dirjen Badilag ini merupakan rangkaian akhir dari pelantikan wakil ketua dan panitera Pengganti PTA Surabaya, wisuda purnabhakti hakim tinggi serta launching aplikasi inovasi PTA Surabaya.

Dalam pembinaannya Aco Nur berharap, 9 Aplikasi yang dilaunching oleh Badilag pada bulan September yang lalu dapat segera diterapkan di seluruh satker di Indonesia. "Bulan November nanti saya akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 9 aplikasi ini," ungkapnya.

Pembuatan 9 aplikasi ini, lanjut Aco Nur, tidak menggunakan pihak ketiga, tetapi dengan memanfaatkan SDM yang dimiliki oleh Peradilan Agama, yang 50% adalah pegawai honorer.

Satu hal yang menjadi perhatiannya adalah Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan. Aplikasi ini menjadi bentuk kerjasama Badilag dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Aco Nur mengatakan data yang diperoleh dari TNP2K adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu Badilag mengambil langkah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak dibebankan waktu dan biaya untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu.

    2019

Selama ini untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu masyarakat harus melalui beberapa tahap, yaitu harus membawa surat pengantar baik dari RT, RW ataupun Kelurahan. "Dengan bekerjasama dengan TNP2K, masyarakat tidak perlu lagi mendapatkan surat keterangan ini melalui RT, RW ataupun Kelurahan, tetapi langsung ke pengadilan dengan membawa KTP. Dengan menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP, akan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah masyarakat dibawah garis kemiskinan yang perlu dibebaskan dalam biaya perkara," ujarnya.

Dalam kesempatan ini Aco Nur juga memonitoring penyelesaian perkara, E-court, website dan realisasi anggaran. Ini dilakukannya setiap kali melakukan pembinaan di daerah.

Berikut data 10 besar penilaian penyelesaian perkara, E-court, website dan realisasi anggaran Pengadilan Agama se-wilayah PTA Surabaya :

Penilaian Penyelesaian Perkara

No

Satuan Kerja

Ketua

Wakil

Hakim

Kepaniteraan

Beban
Perkara

Putus

Beban
Minutasi

Minutasi

Sisa Upload
Putusan

Upload Putusan
Tahun Ini

Nilai
Akhir

1

PA TRENGGALEK

1

0

5

8

2521

2235

2235

2235

515

2235

88,01

2

PA BONDOWOSO

1

0

5

7

2181

1946

1946

1946

1151

1946

87,40

3

PA JEMBER

1

1

20

21

7776

6977

6977

6977

516

6976

87,37

4

PA SITUBONDO

1

0

4

15

1939

1682

1682

1682

25

1682

86,17

5

PA TUBAN

1

0

15

16

3401

2906

2906

2906

376

2906

85,75

6

PA SUMENEP

1

1

2

10

1772

1558

1558

1558

0

1557

85,72

7

PA PASURUAN

1

1

5

11

2056

1810

1810

1796

622

1810

85,67

8

PA BAWEAN

1

1

1

6

254

223

223

223

0

223

85,65

9

PA KODYA MALANG

1

1

17

18

3383

2899

2899

2899

791

2896

85,01

10

PA PROBOLINGGO

1

0

3

8

671

596

596

596

0

596

84,97

 

Implementasi E-Court

No

Satuan Kerja

Jumlah Perkara E-Court Terdaftar

1

PA KABUPATEN MALANG

912

2

PA BANYUWANGI

204

2

PA SURABAYA

204

3

PA KOTA MADYA MALANG

188

4

PA KABUPATEN MADIUN

173

5

PA KRAKSAAN

160

6

PA NGAWI

140

7

PA JOMBANG

132

8

PA PONOROGO

124

9

PA LAMONGAN

116

10

PA SUMENEP

101

 

Penilaian Website

No

Satuan Kerja

Skor

Persentase

1

PA LUMAJANG

430

98%

2

PA GRESIK

420

95%

3

PA PONOROGO

410

93%

4

PA KOTA MADIUN

405

92%

5

PA BANGIL

400

91%

5

PA JEMBER

400

91%

6

PA TULUNGAGUNG

390

89%

7

PA LAMONGAN

385

88%

8

PA KAB. MALANG

380

86%

8

PA MOJOKERTO

380

86%

9

PA KAB. KEDIRI

370

84%

10

PA BLITAR

365

83%

10

PA KOTA MALANG

365

83%

 

Realisasi Anggaran DIPA 01

No

Satuan Kerja

Realisasi ()

1

PA NGANJUK

115,22%

2

PA MALANG

114,58%

3

PA SIDOARJO

102,84%

4

PA BOJONEGORO

101,98%

5

PA KAB. MALANG

97,89%

6

PA JEMBER

96,19%

7

PA BONDOWOSO

96,01%

8

PA PROBOLINGGO

95,66%

9

PA LAMONGAN

95,47%

10

PA TULUNGAGUNG

94,92%

 

Realisasi Anggaran DIPA 04

No

Satuan Kerja

Realisasi ()

1

PA PAMEKASAN

100,00%

1

PA BAWEAN

100,00%

1

PA PONOROGO

100,00%

2

PA PACITAN

99,98%

3

PA PASURUAN

99,76%

4

PA MALANG

97,84%

5

PA NGAWI

95,92%

6

PA BONDOWOSO

93,08%

7

PA MALANG KAB. MALANG

90,30%

8

PA NGANJUK

89,53%

9

PA KABUPATEN MADIUN

88,87%

10

PA TRENGGALEK

87,90%

Video Informasi