new.png

Peraturan & Kebijakan

portfolio

Peraturan & Kebijakan

Berisikan Menu Tentang Peraturan-Peraturan dan Kebijakan-Kebijakan, Baik dari Mahkamah Agung RI Maupun Peraturan Yang Berlaku Di Pengadilan.

Slideshow Halaman Utama

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Kunjungi

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Pengawasan

SIWAS adalah sebuah aplikasi untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Laporkan

Sistem Informasi Pengawasan

Lindungi Keluarga Anda Dengan Status Hukum Yang Jelas

Akta perkawinan dan perceraian yang sah melindungi anak dan Istri/Suami

Lindungi Keluarga Anda Dengan Status Hukum Yang Jelas

Dirgahayu Republik Indonesia

Pengadilan Agama Prabumulih Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia 

17 Agustus 2019

Dirgahayu Republik Indonesia

Keluarga Besar Pengadilan Agama Prabumulih Mengucapkan Selamat Bertanding Kepada Seluruh Peserta Turnamen Tenis Dalam Rangka Hut KE-74 Kemerdekaan RI dan HUT KE-74 Mahkamah Agung RI

Dalam Rangka Meperingati Hut Ke - 74 Kemerdekaan Republik Indonesia Serta Hut KE-74 Mahkamah Agung Republik Indonesia

Struktur Organisasi

Standar Pelayanan

E-Court

Direktori Putusan

Penelusuran Perkara

Laporan Tahunan

PERMA

 

KategoriFolders/Files

 Tahun 2000

(0/2)

 Tahun 2001

(0/1)

 Tahun 2002

(0/3)

 Tahun 2003

(0/0)

 Tahun 2004

(0/1)

 Tahun 2005

(0/2)

 Tahun 2006

(0/1)

 Tahun 2007

(0/1)

 Tahun 2008

(0/3)

 Tahun 2009

(0/4)

 Tahun 2010

(0/1)

 Tahun 2011

(0/2)

 Tahun 2012

(0/6)

 Tahun 2013

(0/3)

 Tahun 2014

(0/5)

 Tahun 2015

(0/7)

 Tahun 2016

(0/14)

 Tahun 2017

(0/2)

 

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PEARTURAN MA TAHUN TENTANG FILE
Nomor 2 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN Download
Nomor 1 2017 PENGADAAN HAKIM Download
Nomor 1 2011 HAK UJI MATERIIL Download
Nomor 1 2010 STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN DAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM SERTA KETERBUKAAN PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Download
Nomor 4 2009 PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG Download
Nomor 3 2009 PEDOMAN PENYELENGGARAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN Download
Nomor 2 2009 BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG ADA DI BAWAHNYA Download
Nomor 1 2009 PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Download
Nomor 1 2007 Pengadilan Perikanan Download
Nomor 1 2006 TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Download
Nomor 3 2005 TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU Download
Nomor 2 2005 TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN HASIL PILKADA DAN PILWAKADA DARI KPUD PROPINSI DAN KPUD KABUPATEN/KOTA Download
Nomor 1 2004 HAK UJI MATERIIL Download
Nomor 3 2002 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK Download
Nomor 1 2002 ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK Download
Nomor 1 2001 PERMOHONAN KASASI PERKARA PERDATA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL Download
Nomor 2 2000 PENYEMPURNAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG HAKIM AD HOC Download
Nomor 1 2000 LEMBAGA PAKSA BADAN Download
Nomor 2 1999 PENGAWASAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH AGUNG Download
Nomor 1 1993 HAK UJI MATERIIL Download
Nomor 1 1990 TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING Download
Nomor 2 1982 PENCABUTAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1977 Download