new.png

Slideshow Halaman Utama


AplikasiSKM.png

AplikasiGugatanMandiri.png


AplikasiIPAK.png

AplikasiECOURT.png

AplikasiSiBaper.png

AplikasiEPTSP.png

AplikasiEPTSP.png

Aplikasi CCTV Online.png

 

Artikel

Thumbnail Oleh: Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si (Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. document.getElementById('cloakb304bc921eb418b13b3cdf7b52b99b40').innerHTML =...
More inArtikel  

Membangun Laboratorium Bukti Elektronik

A. Pendahuluan

www.badilag.mahkamahagung.go.id | Hukum acapkali berjalan tertatih-tatih di belakang pesatnya perkembangan zaman. Fenomena ini—hemat penulis—masih dalam batas kewajaran. Zaman memang boleh melaju sekencang-kencangnya, sepesat-pesatnya, tanpa harus terlebih dahulu menunggu “restu” dari siapa pun, termasuk dari aturan hukum. Sedangkan hukum, sebagai a tool of social engineering[1], harus berjalan dengan regulasi yang ekstra hati-hati, demi terwujudnya pranata yang bermanfaat, adil, dan pasti.

Meski tertatih-tatih, namun pada kenyataannya hukum masih mampu bergerak mengimbangi perkembangan zaman. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hukum telah membuktikan dirinya berhasil mengejar ketertinggalan: sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),[2] bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Kehadiran UU ITE, meski terlambat,[3] harus dicatat sebagai prasasti yang menandakan bahwa hukum masih setia mengawal peradaban.


*Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, CP: 0853-8422-5786, email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..">Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..

[1] Fungsi hukum sebagai alat perekayasa sosial tersebut pertama kali dicetuskan oleh Roscoe Pound, lihat Munir Fuadi, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana Prenandamedia Group, 2013), hlm. 248.

[2] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[3] Tidak hanya di Indonesia, bahkan di Negara-Negara lain pada mulanya bukti elektronik belum dapat diterima sebagai bukti yang sah, lihat M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, (Yogyakarta, UII Press, 2013), hlm 100.  


Selengkapnya KLIK DISINI

Pengumuman

Thumbnail Selengkapnya di : https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/permintaan-data-tentang-putusan-pengadilan-agama-terkait-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-pasca-perceraian-4-3
More inPengumuman  

Ucapan

09 Januari 2021

APM 2020 A Excellent

05 Januari 2021

Sekretaris MA RI

04 Februari 2021

Panitera MA RI

28 Maret 2021

Pengukuhan Ketua MA RI

16 Februari 2021

Waka MA RI Bid. Yudisial

28 Maret 2021

Ananda Al Ghazali

28 Maret 2021

Desi's Wedding