AplikasiSKM.png

AplikasiGugatanMandiri.png


AplikasiIPAK.png

AplikasiECOURT.png

AplikasiSiBaper.png

AplikasiEPTSP.png

AplikasiEPTSP.png

Aplikasi CCTV Online.png

 

Berita PA Prabumulih

RAPAT KOORDINASI BIDANG KEPANITERAAN
Senin, 10 Januari 2022
Thumbnail https://pa-prabumulih.go.id/ Prabumulih - Senin (10/01/2022), bertempat di Ruang Sidang PA Prabumulih, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Bidang...
More inInformasi Publik  

Artikel

Thumbnail https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pelayanan-prima-sebuah-bingkai-kata-kata-atau-wujud-nyata Pelayanan Prima Sebuah Bingkai Kata – Kata atau Wujud Nyata? Oleh: Siti Erlania,SH. Kasubbag PTIP Pengadilan Agama Ngamprah...
More inArtikel  

Badilag dan 28 Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Agama Raih Predikat WBK/WBBM 2021

https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/badilag-dan-28-satuan-kerja-di-lingkungan-peradilan-agama-raih-predikat-wbk-wbbm-2021

image003  image004

 Ketua Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badilag MARI menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Jakarta I badilag.mahkamahagung.go.id

Senin (20/12), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani tahun 2021. 4.400 unit kerja layanan diusulkan dalam ajang apresiasi dan penghargaan ini. Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Nasional Kmempan RB, ada 558 satuan kerja yang berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 486 unit kerja meraih WBK dan 72 unit kerja meraih WBBM.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) merupakan salah satu Unit Kerja di bawah Mahkamah Agung yang mendapatkan predikat WBBM 2021. Penghargaan ini menggenapi capaian tahun sebelumnya yaitu predikat WBK 2020. Predikat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah KKN dan bisa memberikan pelayanan prima.

Dalam kata sambutannya, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa predikat ini diberikan kepada unit kerja pelayanan strategis yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk mewujudkan budaya kerja birokrasi yang anti-korupsi dan melayani publik dengan prima. “Predikat ini tidak saja sebagai wujud apresiasi tapi juga melambangkan komitmen unit kerja saudara untuk senantiasa menjadi ikon birokrasi yang melayani sekaligus bersih dan bebas dari korupsi,” ungkapnya.

43 unit kerja di bawah Mahkamah Agung berhasil meraih predikat WBK/ WBBM, 37 unit kerja mendapatkan WBK dan 5 unit kerja mendapatkan WBBM. Jumlah ini berada dibawah Kementerian keuangan yang berhasil menempatkan 140 unit kerja dan Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 49 unit kerja di bawahnya mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2021 ini diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, kepada Dirjen Badilag, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. pada Senin, 20 Desember 2021.

Menurut Tjahjo Kumolo, Salah satu tujuan terselenggaranya acara apresiasi dan penganugerahan ini adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memberikan hasil yang nyata berupa pelayanan yang berkualitas dan berintegritas, selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

image006

Ketua Mahkamah Agung Mendapatkan Anugerah Pemimpin Perubahan

Selain itu, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.. dianugerahi sebagai Pemimpin Perubahan. Penghargaan ini diberikan kepada para pemimpin perubahan, yakni pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berhasil membangun zona integritas secara masif serta berhasil menggelorakan semangat perubahan.

Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan, proses penjurian dalam ajang penganugerahan ini dilakukan secara objektif. Penilaian Internal oleh Tim Penilai Internal (TPI) dilakukan secara berjenjang serta mengajukan surat pengusulan unit beserta LKE, penilaian dan pengecekan persyaratan minimum dan pemenuhannya dilakukan oleh sistem.Proses ini kemudian dilanjutkan dengan melihat survei eksternal persepsi kualitas pelayanan publik dan survei eksternal persepsi anti korupsi yang dilaksanakan secara online, bersamaan ini dilakukan validasi hasil survei oleh pihak ke-3.

Selanjutnya pelaksanaan desk evaluation dilaksanakan melalui daring, dilanjutkan dengan verifikasi lapangan. Pelaksanaan rapat penentuan dilakukan panel tim evaluator (internal tim evaluator, antar tim evaluator, panel kedeputian) dengan meminta data clearance dari instansi terkait, diantaranya KPK, Ombudsman, Komisi Yudisial, Kompolnas, Komjak, Bareskrim untuk kemudian dilakukan penetapan Predikat WBK dan WBBM sebagai tahap akhir evaluasi. ( ahb)

Pemimpin Perubahan 2021

  1. Yasonna H. Laoly (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI)
  2. Muhammad Syarifuddin (Mahkamah Agung RI)
  3. Listyo Sigit Prabowo (Kepolisian Negara Republik Indonesia)
  4. Burhanuddin (Kejaksaan Agung RI)
  5. Sri Mulyani Indrawati (Kementerian Keuangan)
  6. Margo Yuwono (Badan Pusat Statistik)
  7. Budi Karya Sumadi (Kementerian Perhubungan RI)
  8. Sri Sultan Hamengku Buwono X (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
  9. Yana Mulyana (Pemerintah Kota Bandung)
  10. Ahmad Muhdlor Ali (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo)

Peraih Predikat WBK/WBBM Lingkungan Peradilan Agama

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

  1. Ditjen Badan Peradilan Agama MARI
  2. PTA Yogyakarta
  3. PTA Samarinda
  4. PTA Ambon

Wilayah Bebas Korupsi

  1. PTA Surabaya
  2. PTA Padang
  3. PTA Bandar Lampung
  4. PTA Bengkulu
  5. PA Sampit
  6. PA Yogyakarta
  7. PA Serang
  8. PA Sumber
  9. PA Purwodadi
  10. PA Cilacap
  11. PA Kebumen
  12. PA Kendal
  13. PA Maros
  14. PA Situbondo
  15. PA Ngawi
  16. PA Kabanjahe
  17. PA Selat Panjang
  18. PA Sarolangun
  19. PA Muara Bungo
  20. PA Muna-Raha
  21. PA Kandangan
  22. PA Tabanan
  23. PA Karang asem
  24. PA Toli-Toli
  25. PA Tual