www.mahkamahagung.go.id | Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) meresmikan gedung pengadilan terpadu di Manado dan 61 gedung pengadilan seluruh Indonesia secara virtual di Balairung MA, Selasa (20/10/2020).

Pembangunan gedung pengadilan baru ini adalah upaya Mahkamah Agung dalam meningkatkan sarana dan prasarana dalam mewujudkan pelayanan prima bagi para pencari keadilan. Pembangunan ini juga merupakan ejawantah dari Keputusan Presiden Nomor 13 sampai dengan 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Baru di Lingkungan Mahkamah Agung.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H selaku Ketua MA dalam sambutannya menyampaikan, pelaksanaan peresmian secara daring ini harapannya agar dapat memberi nilai tambah bagi pengadilan untuk lebih terbiasa dan mampu menggunakan sarana teknologi informasi termasuk dalam aktivitas kedinasan seperti saat ini khususnya dalam situasi pandemi.

“Membangun gedung pengadilan selayaknya merupakan bagian penerjemahan visi masa depan peradilan itu sendiri. Seperti yang dahulu dikatakan Winston Churcill, ketika Pemerintah Inggris memutuskan pembangunan kembali kota London yang hancur akibat perang: “we shape our buildings, and afterwards, our buildings shape us”, disadari atau tidak, ada hubungan timbal balik yang erat antara ruang dan pola pikir manusia. Hari ini kita meresmikan gedung pengadilan, maka kelak gedung pengadilan yang hari ini kita resmikan akan mempengaruhi bahkan membentuk pola pikir dan pola kerja kita”, tutur M. Syarifuddin.

Lebih lanjut, Ketua MA mengatakan, untuk menunjang pelayanan hukum yang baik diperlukan adanya dua komponen penting, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta sarana prasarana yang mendukung. Dua hal tersebut menjadi komponen yang saling berkaitan satu sama lain. SDM yang handal tidak akan mampu bekerja dengan maksimal tanpa ada dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu, perlu ditegaskan bahwa gedung-gedung pengadilan yang telah dibangun menggunakan dana APBN ini agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dan para pencari keadilan.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H juga berharap kepada aparatur peradilan yang menempati gedung pengadilan yang baru ini untuk terus meningkatkan pemanfaatan jaringan teknologi informasi sebagai alat bantu kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja di samping mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi.

Terkait anggaran, Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. mengatakan bahwa pembangunan 67 gedung pengadilan baru tersebut, menyerap anggaran sebesar 933.674.613.430 (sembilan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

Dalam peresmian yang berlangsung di Manado, Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Arif Supratman, S.H., M.H juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Mahkamah Agung karena setelah sekian lama adanya Covid-19 ini akhirnya gedung pengadilan tersebut dapat diresmikan.

“Kami semua aparatur peradilan telah bertekad untuk meningkatkan kualitas agar lebih sempurna dan terus mengevaluasi agar lebih sempurna lagi”, ungkap Ketua Pengadilan Tinggi Manado.

Pelaksanaan peresmian gedung Pengadilan ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta mematuhi 3M, mencuci tangan yang bersih, selalu menggunakan masker dan senantiasa menjaga jarak serta konsisten mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai covid – 19.

Hadir dalam acara peresmian ini baik secara fisik yang hadir di Jakarta, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, sedangkan secara virtual para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc, Menteri Sekretaris Negara RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Komisi III DPR RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Forkopimda Kota Manado, serta para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. (AZ/HAA/RS/PN).

www.mahkamahagung.go.id | Jakarta – Humas : Plt Sekretaris Mahkamah Agung Dr. Drs Aco Nur, SH., MH melantik dua Pejabat Fungsional Pranata Komputer dilingkungan Mahkamah Agung, Kamis 8 Oktober 2020, bertempat diruang Mudjono gedung Mahkamah Agung.

Adapun kedua Fungsional Pranata Komputer yang di lantik yaitu :

1. Chandra Komara, S.Kom sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Adminstrasi
2. Rudy Rahman Fransiswa, S.Kom sebagai Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi

Dalam sumpahnya para Fungsional Pranata Komputer yang dilantik berjanji akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang–undangan. Mereka juga berjanji akan menjunjung tinggi etika jabatan dan akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dua orang tersebut juga bersumpah akan menjaga integritas serta menjaga diri dari perbuatan tercela.

Acara Pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Mahkamah Agung. (Humas)

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Tindaklanjut telah diumumkannya Satker yang lolos WBK Penilaian TPI Bawas tahun 2020 melalui Surat Sekretaris MA Nomor 1081/SEK/OT.01.1/7/2020 bertanggal 13 Juli 2020, Direktur Pembinaan Administrasi Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H. lakukan rapat persiapan pendampingan Pembangunan Zona Integritas pada Rabu (26/8).

Bersama Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag dan Drs. Arief Hidayat , S.H., M.M. melalui rapat virtual dan seluruh Asessor Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilag merencanakan teknis pendampingan dan upaya menyukseskan Pembangunan Zona Integritas Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pada Surat Sekma tersebut diumumkan sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) satker baik pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama yang lolos evaluasi Tim Penilaian Internal Badan Pengawasan MA RI, sementara terdapat 1 (satu) Satker Pengadilan tingkat Banding dan 44 (empat puluh empat) yang tidak lolos WBK Penilaian TPI Bawas tahun 2020 dan 1 (satu) satker yang tidak Lolos WBBM tahun 2020 TPI Bawas tahun 2020.

Rapat tersebut membahas cara agar satker lolos dapat mempersiapkan sebaik mungkin bahan presentasi dalam menghadapi evaluasi dari Kemenpan RB. Kondisi steril pada lingkungan satker mesti dijaga, tingkatkan kedisplinan, buat inovasi pelayanan yang baik dan signifikan, dan kemudian semua itu dikemas dalam bentuk eviden yang sistematis, konkrit, jelas, dan mudah diverifikasi serta nanti dalam presentasi oleh Tim Penguji dari Kemenpan agar susun presentasi yang andal, menarik, serta berbobot.

Di dalam rapat tersebut turut juga membahas Analisa-analisa faktor-faktor yang mungkin menyebabkan tidak lolosnya pengusulan ZI, diantaranya dapat disebabkan oleh Pertanyaan dari LKE tidak terjawab dengan jelas, tegas, dan nyata, Eviden tidak terbaca (Corrupt pada saat Pengunggahan File ke https://pmpzi.mahkamahagung.go.id/ maupun Tidak dapat diunduh oleh Tim TPI Bawas), Terdapat aduan ke Badan Pengawasan melalui Siwas maupun media lain atas masih adanya perilaku koruptif pada satker, dan Tim Evaluator TPI Bawas pada saat melakukan surveillance secara langsung ke Satker dengan menyamar menemukan sendiri praktik Koruptif di Satker.

APM, Zona Integritas, PTSP, Dekorum dalam satu Paket Pendampingan

Agar mengoptimalkan anggaran, waktu, dan tenaga dimaksudkan agar pendampingan tersebut juga menyinggung program-program Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama seperti: APM, Zona Integritas, PTSP, Dekorum dalam satu Paket Pendampingan. Berangkat dari hasil evaluasi pelaksanaan Pengawasan, Monitoring, Dan Evaluasi Secara Daring (Online) masih diketemukan permasalahan: Disiplin Kehadiran khususnya absensi kehadiran, haruslah para pegawai pengadilan sadar dengan disiplin mengisi absensi secara manual dan juga absensi secara elektronik yang sudah disediakan oleh Mahkamah Agung pada situs https://sikep.mahkamahagung.go.id/. masih ditemukan pegawai yang hadir di kantor namun tidak mengisi absensi secara elektronik, Sarana Media center agar dapat dibuat secara permanen berlatar belakang permanen dengan akrilik maupun bahan sejenis lainnya.

Untuk satker yang masih menggunakan Command Center agar menyesuaikan menjadi Media Center, Penyesuaian Dekorum belum sepenuhnya dilakukan, ada banyak satker yang hanya satu ruang sidang saja yang sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 083/DjA/HK.05/XI/2020 tentang Penyempurnaan Layout Ruang Sidang. Agar menjadi perhatian utamanya letak meja panitera yang mundur ke belakang, tinggi meja hakim, dan meja yang berlapis laken hijau, Aspek Kebersihan, Kerapihan, dan Keindahan belum secara nyata terwujud, masih banyak Gedung Pengadilan yang mengutamakan kebersihannya saja sementara aspek estetika, ringkas, rawat, dan ramahnya belum nampak.

“Agar kepada para Assesor dengan sungguh-sungguh berupaya membantu dan mendapingi satker di Peradilan Agama dalam meraih Zona Integritas. Kita upayakan dan maksimalkan betul pembinaan, evaluasi, surveillance ini dalam satu paket gerakan agar 2 sampai 3 program bahkan lebih dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang optimal,” ujar Nur Djannah menutup rapat sore itu.

www.mahkamahagung.go.id | Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung RI Dr. M. Syarifuddin, SH., MH menyampaikan keynote speech berjudul “Modernisasi Pengadilan : Kontribusi Badan Peradilan Untuk Mewujudkan Indonesia Maju” seminar dialog interaktif dalam rangka launching direktori putusan Mahkamah Agung Versi 3.0 secara virtual, bertempat di Command Center Mahkamah Agung, Rabu (19/08/2020).

Pidato KMA tersebut juga disimak dengan saksama oleh para pemateri yaitu Prof. Dr Syamsul Maarif (Hakim Agung pada Mahkamah Agung), Dr. Edmon Makarim (Associate Professor of telematics law, FHUI), Prahesti Pandanwangi (Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian Bappenas), Ahmad Fikri Assegaf (Assegaf Hamzah & Partners), Asfinawati (Ketua Umum yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga) melalui virtual.

Dalam paparan keynote speec, Ketua MA menyampaikan ide awal pembangunan system direktori putusan adalah mewujudkan keterbukaan informasi publik oleh lembaga peradilan, dimana keterbukaan merupakan tuntutan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik kepada masyarakat. Awalnya sistem ini hanya memuat putusan-putusan Mahkamah Agung, namun pada tahun 2011, dilakukan pengembangan sistem direktori putusan dengan memberi akses kepada jajaran pengadilan se-Indonesia untuk mengunggah putusannya ke direktori putusan Mahkamah Agung. Sejak saat itu direktori putusan menjelma sebagai Pusat Data Putusan Nasional. Peningkatan kapasitas direktori putusan juga untuk membantu para hakim, khususnya Hakim Agung dalam membangun konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum dalam kerangka sistem kamar dimahkamah Agung.

Lebih lanjut M. Syarifuddin mengatakan bahwa pembaharuan peradilan banyak menyentuh pada aspek prosedural yang dinilai sebagai salah satu penyebab berlarutnya penanganan perkara  di lembaga peradilan. Perubahan pada aspek ini dilakukan melalui digitalisasi prosedur baik pada sisi administrasi perkara maupun disisi teknis Yudisial, inilah yang melahirkan berbagai istilah yang sudah familiar di kalangan akademisi dan praktisi hukum seperti e-court, e-litigation, case tracking system hingga remote hearings.

Dalam cetak biru pembaharuan peradilan, lembaga peradilan harus membangun managemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis teknologi informasi terpadu untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung, upaya-upaya kearah tersebut telah dilakukan secara bertahap mulai dari pembaharuan dan fungsi pendukung misalnya melalui aplikasi komunikasi Data Nasional (Komdanas), Sistem informasi Manajemen dan Akuntasi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Sistem informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI), hingga ke modernisasi teknis perkara diantaranya dengan sistem Direktori Putusan, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pengadilan Elektronik (e-court) dan Persidangan Elektronik (e-litigation).

Diakhir sambutan, Ketua MA mengucapkan selamat berdialog interaktif secara virtual semoga bermanfaat bagi para peserta, dan semoga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembagunan hukum nasional.

Acara dialog interaktif secara virtual diikuti juga oleh hakim agung, pejabat eselon I dan eselon II, pimpinan pengadilan tingkat pertama dan banding dari 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia, serta perwakilan Kementerian dan Lembaga secara virtual (Humas)

www.mahkamahagung.go.id | Jakarta – Humas MA : Ketua Mahkamah Agung RI. DR. Muhammad Syarifuddin, SH., MH menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, didampingi Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Sejumlah Pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan Menteri juga hadir secara langsung dalam upacara peringatan tersebut diantaranya Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Ketua MK Anwar Usman, Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, Menteri Agama Fachrul Razi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis.

Pada saat yang sama Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, DR. H. Sunarto, SH., MH bersama para Ketua Kamar dan Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI, mengikuti Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dengan menggunakan pakaian adat daerah, pada Senin 17 Agustus 2020, Upacara HUT Kemerdekaan RI tahun ini dilakukan secara virtual, berlangsung penuh hikmat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan bertempat di ruang Command Center Mahkamah Agung.

Foto Bersama Para Pimpinan Mahkamah Agung RI. (enk/photo:ds/bpmi/rs).