https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/badilag-dan-28-satuan-kerja-di-lingkungan-peradilan-agama-raih-predikat-wbk-wbbm-2021

 Ketua Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badilag MARI menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Jakarta I badilag.mahkamahagung.go.id

Senin (20/12), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani tahun 2021. 4.400 unit kerja layanan diusulkan dalam ajang apresiasi dan penghargaan ini. Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Nasional Kmempan RB, ada 558 satuan kerja yang berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 486 unit kerja meraih WBK dan 72 unit kerja meraih WBBM.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) merupakan salah satu Unit Kerja di bawah Mahkamah Agung yang mendapatkan predikat WBBM 2021. Penghargaan ini menggenapi capaian tahun sebelumnya yaitu predikat WBK 2020. Predikat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah KKN dan bisa memberikan pelayanan prima.

Dalam kata sambutannya, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa predikat ini diberikan kepada unit kerja pelayanan strategis yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk mewujudkan budaya kerja birokrasi yang anti-korupsi dan melayani publik dengan prima. “Predikat ini tidak saja sebagai wujud apresiasi tapi juga melambangkan komitmen unit kerja saudara untuk senantiasa menjadi ikon birokrasi yang melayani sekaligus bersih dan bebas dari korupsi,” ungkapnya.

43 unit kerja di bawah Mahkamah Agung berhasil meraih predikat WBK/ WBBM, 37 unit kerja mendapatkan WBK dan 5 unit kerja mendapatkan WBBM. Jumlah ini berada dibawah Kementerian keuangan yang berhasil menempatkan 140 unit kerja dan Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 49 unit kerja di bawahnya mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2021 ini diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, kepada Dirjen Badilag, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. pada Senin, 20 Desember 2021.

Menurut Tjahjo Kumolo, Salah satu tujuan terselenggaranya acara apresiasi dan penganugerahan ini adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memberikan hasil yang nyata berupa pelayanan yang berkualitas dan berintegritas, selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Ketua Mahkamah Agung Mendapatkan Anugerah Pemimpin Perubahan

Selain itu, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.. dianugerahi sebagai Pemimpin Perubahan. Penghargaan ini diberikan kepada para pemimpin perubahan, yakni pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berhasil membangun zona integritas secara masif serta berhasil menggelorakan semangat perubahan.

Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan, proses penjurian dalam ajang penganugerahan ini dilakukan secara objektif. Penilaian Internal oleh Tim Penilai Internal (TPI) dilakukan secara berjenjang serta mengajukan surat pengusulan unit beserta LKE, penilaian dan pengecekan persyaratan minimum dan pemenuhannya dilakukan oleh sistem.Proses ini kemudian dilanjutkan dengan melihat survei eksternal persepsi kualitas pelayanan publik dan survei eksternal persepsi anti korupsi yang dilaksanakan secara online, bersamaan ini dilakukan validasi hasil survei oleh pihak ke-3.

Selanjutnya pelaksanaan desk evaluation dilaksanakan melalui daring, dilanjutkan dengan verifikasi lapangan. Pelaksanaan rapat penentuan dilakukan panel tim evaluator (internal tim evaluator, antar tim evaluator, panel kedeputian) dengan meminta data clearance dari instansi terkait, diantaranya KPK, Ombudsman, Komisi Yudisial, Kompolnas, Komjak, Bareskrim untuk kemudian dilakukan penetapan Predikat WBK dan WBBM sebagai tahap akhir evaluasi. ( ahb)

Pemimpin Perubahan 2021

1. Yasonna H. Laoly (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI)
2. Muhammad Syarifuddin (Mahkamah Agung RI)
3. Listyo Sigit Prabowo (Kepolisian Negara Republik Indonesia)
4. Burhanuddin (Kejaksaan Agung RI)
5. Sri Mulyani Indrawati (Kementerian Keuangan)
6. Margo Yuwono (Badan Pusat Statistik)
7. Budi Karya Sumadi (Kementerian Perhubungan RI)
8. Sri Sultan Hamengku Buwono X (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
9. Yana Mulyana (Pemerintah Kota Bandung)
10. Ahmad Muhdlor Ali (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo)

Peraih Predikat WBK/WBBM Lingkungan Peradilan Agama

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

1. Ditjen Badan Peradilan Agama MARI
2. PTA Yogyakarta
3. PTA Samarinda
4. PTA Ambon

Wilayah Bebas Korupsi

1. PTA Surabaya
2. PTA Padang
3. PTA Bandar Lampung
4. PTA Bengkulu
5. PA Sampit
6. PA Yogyakarta
7. PA Serang
8. PA Sumber
9. PA Purwodadi
10. PA Cilacap
11. PA Kebumen
12. PA Kendal
13. PA Maros
14. PA Situbondo
15. PA Ngawi
16. PA Kabanjahe
17. PA Selat Panjang
18. PA Sarolangun
19. PA Muara Bungo
20. PA Muna-Raha
21. PA Kandangan
22. PA Tabanan
23. PA Karang asem
24. PA Toli-Toli
25. PA Tual

https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/dpr-sahkan-undang-undang-pembentukan-5-pengadilan-tinggi-agama-baru-8-12

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Selasa (7/12) 2021, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI ke 10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 bersama Pemerintah mengesahkan Undang Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Dengan disahkannya Undang-Undang ini, maka jumlah pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama berjumlah 34 satuan kerja. Undang-Undang ini disahkan berbarengan dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengambilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, dan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Undang-Undang ini dilatarbelakangi masih ada beberapa pengadilan tinggi agama yang membawahi beberapa pengadilan agama di provinsi yang berbeda. Luasnya daerah hukum pengadilan tinggi tersebut membuat pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kurang optimal. Selain itu, seiring dengan dimekarkannya beberapa provinsi, daerah hukum suatu pengadilan tinggi yang sebelumnya dalam satu provinsi terpecah menjadi dua provinsi, sehingga dalam rangka meningkatkan efektifitas pembinaan, pengawasan dan pelayanan peradilan serta dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa daerah hukum pengadilan tinggi meliputi wilayah provinsi, maka perlu membentuk Lembaga pengadilan tinggi yang lebih dekat dengan Lembaga pengadilan yang dibina dan diawasi.

Setelah disahkannya Undang-Undang ini, maka beberapa yuridiksi pengadilan tinggi agama menjadi berubah, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Agama Makassardan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Adapun yuridiksi 5 pengadilan tingkat banding tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Agama Bali membawahi:
   1. Pengadilan Agama Denpasar
   2. Pengadilan Agama Bangli
   3. Pengadilan Agama Badung
   4. Pengadilan Agama Singaraja
   5. Pengadilan Agama Tabanan
   6. Pengadilan Agama Klungkung
   7. Pengadilan Agama Gianyar
   8. Pengadilan Agama Karangasem
   9. Pengadilan Agama Negara
2. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat membawahi:
   1. Pengadilan Agama Manokwari
   2. Pengadilan Agama Sorong
   3. Pengadilan Agama Fak Fak
   4. Pengadilan Agama Kaimana
3. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau membawahi:
   1. Pengadilan Agama Tanjung Pinang
   2. Pengadilan Agama Batam
   3. Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun
   4. Pengadilan Agama Natuna
   5. Pengadilan Agama Dabo Singkep
   6. Pengadilan Agama Tarempa
4. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat membawahi:
   1. Pengadilan Agama Mamuju
   2. Pengadilan Agama Polewali
   3. Pengadilan Agama Majene
   4. Pengadilan Agama Pasangkayu
5. Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara
   1. Pengadilan Agama Tanjung Selor
   2. Pengadilan Agama Nunukan
   3. Pengadilan Agama Tarakan

Atas disahkannya Undang-Undang ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada DPR dan Pemerintah yang telah menyelesaikan Undang-Undang ini. “Proses pembahasan RUU ini cukup cepat, kurang lebih sejak satu tahun lalu menjadi program legislasi nasional tahun 2021, RUU ini dapat diselesaikan tepat waktu. Saya sangat mengapresiasi kepedulian DPR dan Pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap upaya Mahkamah Agung dan Ditjen Badan Peradilan Agama untuk meningkatkan kinerja aparatur peradilan untuk memberikan layanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat dimanapun berada” pungkasnya. (ahb)

https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/ditjen-badilag-raih-penghargaan-top-digital-awards-2021

Kabar baik datang di penghujung tahun 2021, Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI ditetapkan sebagai pemenang TOP DIGITAL Awards 2021 level Star 4, dan Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. ditetapkan sebagai Top Leader on Digital Implementation 2021.

TOP DIGITAL Awards diadakan oleh Majalah IT Works, dengan portal berita itworks.id, yaitu media dengan fokus pemberitaan seputar Solusi Bisnis, IT dan TELCO. Majalah bulanan ini diterbitkan oleh Madani Group yang sudah menyelenggarakan award ini berturut-turut sejak tahun 2014 hingga tahun 2020.

Kegiatan ini merupakan penghargaan tertinggi di bidang Teknologi Digital (IT & TELCO) dan terbesar di Indonesia, yang diberikan kepada Perusahaan & Instansi Pemerintahan. Penilaian dan penentuan pemenang, dilakukan berdasarkan wawancara penjurian & pengisian kuesioner.

Menurut portal berita resmi itworks.id, ajang pemberian penghargaan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Korporasi, Instansi Pemerintahan, dan Lembaga/Badan yang dinilai berhasil menerapkan dan memanfaatkan TI/Solusi Digital, untuk meningkatkan kinerja, layanan, daya saing bisnisnya serta memberikan layanan kepada masyarakat, selain itu penghargaan ini ditujukan untuk mendorong manajemen dan semangat tim TI Korporasi, Instansi Pemerintahan, dan Lembaga/Badan untuk terus melakukan inovasi dan menggunakan TI/Solusi Digital dengan efektif dan efisien dan mendorong Principal/Vendor TI-TELCO/Solusi Digital untuk terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk dan layanannya, sehingga Korporasi, Instansi Pemerintahan, dan Lembaga/Badan di Indonesia memiliki daya saing yang didukung oleh TI/Solusi Digital terbaik.

Peserta TOP DIGITAL Awards 2021

Peserta TOP DIGITAL Awards 2021 adalah Korporasi (BUMN, BUMD, swasta), Instansi Pemerintahan (pusat, provinsi, kota, dan kabupaten), dan Lembaga/Badan di seluruh Indonesia yang dinilai TERBAIK oleh Dewan Juri dalam hal implementasi dan pemanfaatan TI/Solusi Digital.

Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI ikut berpartisipasi dalam ajang ini. Proses penilaian oleh dewan juri dilakukan pada tanggal 3 Desember 2021 yang lalu. Dalam kesempatan itu, Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. didampingi Sekretaris Ditjen Badilag, Drs. Arif Hidayat, M.H., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. Direktur Pembinaan Administrasi, Dr. Nurjannah Syaf, S.H., M.H. dan Manajer IT Badilag, Arif Gunawansyah, S.H., M.H. beserta Tim Ortala Badilag.

Dirjen Badilag memaparkan tentang perkembangan penggunaan TI di lingkungan peradilan agama dalam beberapa tahun terakhir. “Ditjen Badilag mempunyai tiga indikator utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mensupervisi peradilan agama, yaitu penyelesaian perkara, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan akses ke pengadilan, pemanfaatan IT dapat membuat proses kordinasi dan implementasi kebijakan menjadi semakin efektif dan efisien”, demikian Dirjen Badilag dalam presentasinya.

Dirjen Badilag sangat bersyukur dengan capaian ini dan mengapresiasi seluruh jajaran di lingkungan peradilan agama dan di berbagai daerah yang tidak henti-hentinya bekerja dan berinovasi untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung untuk menjadi peradilan yang modern dan kredibel. “Capaian ini bukan sekedar capaian Badilag dan saya secara pribadi semata, capaian ini merupakan prestasi keluarga besar peradilan agama dimana pun berada” ungkapnya. (ahb)  

https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/wujudkan-percepatan-pengadilan-inklusif-direktorat-pembinaan-administrasi-selenggarakan-bimbingan-teknis-pelayanan-penyandang-disabilitas-se-wilayah-pta-semarang

Semarang | badilag.mahkamahagung.go.id

Selasa (30/11) 2021 Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H di dampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H. membuka secara resmi Kegiatan Bimtek Layanan Bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan bertempat di Auditorium Pengadilan Agama Semarang Jalan Jendral Urip Sumoharjo No.5 Kota Semarang, Jawa Tengah.

Acara tersebut diikuti secara tatap muka (luring) oleh perwakilan peserta yang berasal dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Agama Demak, Pengadilan Agama Boyolali, Pengadilan Agama Ambarawa, dan untuk peserta dari Satuan Kerja lain di Wilayah PTA Semarang mengikuti bimtek secara daring melalui aplikasi virtual meeting dan kanal Youtube Pengadilan Agama Semarang.

Dalam bimtek ini, tema yang diangkat adalah “Menciptakan Pengadilan Inklusif di Lingkungan Peradilan Agama dengan Peningkatan Pelayanan kepada Penyandang Disabilitas” pada kesempatan ini Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama menyampaikan komitmen Ditjen Badilag berusaha untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, memberikan hak dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan memberikan perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, perampasan atau pengambilalihan hak milik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang.

Acara ini ditujukan dalam hal peningkatkan kompetensi, kecakapan, dan keterampilan aparatur peradilan khususnya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memberikan pelayanan terhadap para penyandang disabilitas di pengadilan. Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Layanan Bagi Penyandang Disabilitas diikuti oleh Aparatur Pengadilan Agama sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari Hakim, Panitera Pengganti, Petugas PTSP, Petugas Keamanan/Satpam. Narasumber kegiatan ini berasal dari Komunitas Sahabat Disabilitas Semarang.

Acara ditutup dengan nasihat Direktur Pembinaan Adminitrasi Peradilan Agama kepada seluruh aparatur yang mengikuti kegiatan ini “Salah satu tugas penting pengadilan adalah menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga kaum difabel juga dapat memiliki kesempatan yang sama dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya. Inilah esensi pengadilan inklusif.”

https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-buka-bimtek-peradilan-agama-permasalahan-dan-solusi-dalam-eksekusi-perdata-di-lingkungan-peradilan-agama

Badilag, 29 November 2021

Senin, 29 November 2021 pukul 08.00 wib bertempat di Badilag Command Center (BCC) Gedung Kantor Sekretariat Mahkamah Agung RI Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. didampingi Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. Dirbinganis bersama para pejabat eselon III, Hakim Yustisial Ditjen Badilag membuka acara Bimtek Peradilan Agama secara virtual dengan mengulas berbagai permasalahan serta solusi eksekusi perdata di lingkungan Peradilan Agama.

Dalam acara Bimtek Ini Ditjen Badilag menghadirkan narasumber YM. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. , pembicara selanjutnya disampaikan oleh Pihak Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang serta diikuti oleh seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar’iyah Aceh, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, Para Hakim dan seluruh tenaga Teknis peradilan agama.

Aco Nur dalam sambutannya menyampaikan bahwa tugas utama lembaga peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Hakim sebagai pelaksana utamanya wajib memerhatikan asas-asas dalam hukum acara perdata, antara lain asas persamaan di muka hukum, asas audi et alteram partem, asas kepatutan, dan asas keadilan. Peran dan tanggung jawab Hakim sebagai personifikasi utama lembaga peradilan sedemikian krusial, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut harus berhati-hati dan bijaksana agar keadilan yang dicitakan dalam penegakan hukum dapat tewujud.

Ada beberapa faktor mengapa eksekusi putusan sampai saat ini masih terus diperbincangkan, baik oleh kalangan praktisi (internal pengadilan dan penegak hukum lainnya, maupun akademisi.

Pertama, eksekusi putusan perdata selama ini masih mengacu pada ketentuan dalam HIR/R.Bg., ketentuan mana telah diberlakukan sejak zaman Belanda dan hingga kini belum pernah direvisi. Ketentuan-ketentuan dalam HIR/R.Bg. tersebut dalam banyak aspek sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan akan pelaksanaan putusan secara cepat, efektif, dan efisien. Sebagai contoh, pelaksanaan putusan mengenai pembayaran nafkah hanya mengacu pada ketentuan eksekusi pembayaran sejumlah uang (executorial verkoop) yang berakibat seringnya nilai objek eksekusi tidak sebanding dengan biaya eksekusi. Demikian pula mekanisme eksekusi dalam putusan mengenai hak asuh anak (hadhanah) tidak relevan jika menerapkan model eksekusi yang diatur dalam HIR/R.Bg., misalnya eksekusi riil. Ini disebabkan anak bukan objek hukum, melainkan subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi yang wajib dilindungi.

Kedua, pelaksanaan (eksekusi) putusan di lapangan sering menemui kendala signifikan, terutama terkait dengan masalah keamanan dan kelancaran proses eksekusi. Adanya keberatan dan rasa tidak puas dari salah satu pihak berakibat terhambatnya eksekusi. Belum lagi, di lapangan sering ditemui adanya ancaman-ancaman serius terhadap aparatur peradilan yang melaksanakan tugas eksekusi. Di Peradilan Agama sendiri, protokol pengamanan eksekusi antara Pengadilan dengan pihak kepolisian belum terlaksana secara terpadu. Artinya, bahwa di masing-masing pengadilan masih diterapkan pola pengamanan yang berbeda satu dengan lainnya. Ini perlu mendapat perhatian kita agar ke depan, masalah keamanan dalam eksekusi dapat ditetapkan protokol standar pelaksanaannya.

Ketiga, praktik eksekusi lelang belum begitu efektif. Dalam catatan yang dihimpun oleh Ditjen Badilag, terdapat beberapa proses lelang eksekusi yang tidak berhasil mendapat pembeli potensial dan tuntas sampai tahap akhir pelelangan. Akibatnya, meski telah dilaksanakan pelelangan lebih dari satu kali, objek eksekusi belum juga menemukan pembelinya. Akibat selanjutnya adalah para pihak belum dapat menikmati hak-haknya yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Keempat, praktik eksekusi anak masih menimbulkan perdebatan mengenai cara paling efektif dalam pelaksanaannya. Adanya praktik dwangsom sebagai instrumen pemantik bagi tereksekusi untuk melaksanakan putusan hak asuh anak masih diperdebatkan, apakah tepat atau tidak diterapkan. Belum lagi, eksekusi terhadap anak, seperti mengambil anak dari tereksekusi dan menyerahkannya kepada pemohon eksekusi, berpotensi menimbulkan guncangan psikologis bagi anak.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dilingkungan peradilan agama, Ditjen Badilag dalam hal ini melaksanakan fungsi sebagai penanggung jawab tertib administrasi peradilan, yaitu melakukan intermediasi atau penghubung antara permasalahan teknis eksekusi yang ditemui di lapangan dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang bertanggung jawab dalam memberi petunjuk teknis yustisial, khususnya eksekusi putusan.

Ditjen Badilag telah berupaya menghimpun permasalahan eksekusi putusan pada satuan kerja Pengadilan Agama seluruh Indonesia melalui Surat Dirjen Nomor 2796/Dj.A/HK.05/8/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Laporan Eksekusi yang Belum Terlaksana kepada Satuan Kerja untuk Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi). Tindak lanjut terhadap surat ini, satuan kerja Pengadilan Agama telah mengirimkan data eksekusi yang belum dilaksanakan serta telah diinventarisir oleh Ditjen Badilag sehingga termonitor perkara-perkara yang belum dilaksanakan eksekusi, tegas Aco Nur.

Selanjutnya, Ditjen Badilag mengupayakan pemecahan terhadap masalah eksekusi tersebut melalui serangkaian bimbingan teknis oleh para Yang Mulia Hakim Agung Kamar Agama. Beberapa bimbingan teknis sebelumnya telah membahas permasalahan aktual yang dihadapi serta solusi dalam menangani hal tersebut. Implikasi langsung yang dirasakan saat ini adalah telah adanya penanganan terhadap masalah eksekusi yang teridentifikasi mencapai 90% dari keseluruhan eksekusi yang belum terlaksana sebelumnya.

Di akhir sambutan Aco Nur menyampaikan harapan agar pihak dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, dan KPKN-L dapat menyampaikan gagasan-gagasannya serta bekerja sama guna mewujudkan sistem eksekusi yang terintegrasi dan dapat memperlancar eksekusi putusan di lingkungan Peradilan Agama. (aj)