Materi Mediasi

No

Judul / Jenis

 Tentang No/Tgl/Tahun Download
1. Peraturan Mahkamah Agung RI  Prosedur Mediasi di Pengadilan 01 Tahun 2016 FILE
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Tatal Kelola Mediasi di Pengadilan  108/KMA/SK/VI/2016 FILE
3. Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan 01 Tahun 2008 FILE
4. SE. Mahkamah Agung RI Prosedur Mediasi Peradilan 01 TAHUN 2008 FILE
5. Buku Tanya-Jawab Peraturan MA Pelaksanaan Mediasi di Peradilan 01 TAHUN 2008 FILE
6. Pedoman Materi Presentasi Administrasi Mediasi TAHUN 2008 FILE

 

 

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

A. PENDAHULUAN
  Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai instansi pemerintah di Indonesia yang berada dalam Lembaga Yudikatif di bawah Mahkamah Agung RI berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berupaya untuk dapat menyelenggarakannya Pengadaan Barang dan Jasa yang efektif, efisien, terbuka dan kompetitif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 
B. PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
  Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
1. Perpres Nomor 54 Tahun 2010
2. Penjelasan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010
3. Lampiran I - Perencanaan
4. Lampiran II - Barang
5. Lampiran III - Pekerjaan Konstruksi
6. Lampiran IV A - Jasa Konsultansi (Badan Usaha)
7. Lampiran IV B - Jasa Konsultansi (Perorangan)
8. Lampiran V - Jasa Lainnya
9. Lampiran VI - Swakelola
.
C.. STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
  Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document), sebagai berikut : (Dikutip dari www.lkpp.go.id)
NO     JENIS DOKUMEN FILE
1 Pengadaan Barang Pascakualifikasi Unduh
2 Pengadaan Barang Prakualifikasi Unduh
3 Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi Unduh
4 Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi Unduh
5 Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul Unduh
6 Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul Unduh
7 Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pascakualifikasi Unduh
8 Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi Unduh
9 Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi Unduh
10 Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Non Darurat Unduh
11 Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Non Darurat Unduh
12 Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Non Darurat Unduh
13 Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Non Darurat Unduh
14 Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Non Darurat Unduh
15 Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Darurat Unduh
16 Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Darurat Unduh
17 Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Darurat Unduh
18 Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Darurat Unduh
19 Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Darurat Unduh
20 Pengadaan Barang pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Unduh
21 Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung  Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Unduh
22 Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Unduh
23 Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Unduh
24 Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Unduh

STANDAR DOKUMEN Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERPRES

KategoriFolders/Files

 Tahun 1959

 (0/2)

 Tahun 1960

 (0/5)

 Tahun 1961

 (0/1)

 Tahun 1962

 (0/2)

 Tahun 1963

 (0/2)

 Tahun 1965

 (0/6)

 Tahun 1966

 (0/7)

 Tahun 2002

 (0/0)

 Tahun 2003

 (0/0)

 Tahun 2004

 (0/0)

 Tahun 2005

 (0/0)

 Tahun 2006

 (0/0)

 Tahun 2010

 (0/68)

 Tahun 2011

 (0/17)

 Tahun 2012

 (0/18)

 Tahun 2013

 (0/16)

 Tahun 2014

 (0/5)

 Tahun 2015

 (0/5)
 

 Tahun 2016

 (0/9)

 

PERATURAN PRESIDEN

 TENTANG FILE
NOMOR 19 TAHUN 2008 TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERIDI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA Download
NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Download
NOMOR 2 TAHUN 2006 PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA,
DAN PERADILAN AGAMA		 Download
NOMOR 25 TAHUN 2010 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2009 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010 Download
NOMOR 33 TAHUN 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER Download
NOMOR 3 TAHUN 2006 TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL Download
NOMOR 20 TAHUN 2006 TUNJANGAN PANITERA Download
NOMOR 5 TAHUN 2007 PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005
KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007		 Download

Perundang-Undangan

KategoriFolders/Files

 1. Undang-Undang Dasar beserta perubahannya

 (0/5)

 2. Undang-Undang

 (73/993)

 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

 (22/96)

 4. Peraturan Pemerintah

 (37/611)

 5. Peraturan Presiden

 (19/163)

 6. Keputusan Presiden

 (17/138)

 7. Instuksi Presiden

 (16/30)

 8. Surat Edaran Menteri

 (1/1)

 9. Peraturan Daerah

 (1/1)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUTENTANGFILE
Nomor 2 Tahun 2017Jasa Kontruksi Download

NOMOR 7  TAHUN 1989

 PERADILAN AGAMA Download

NOMOR 3  TAHUN 2006

 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA Download
NOMOR 50 TAHUN 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA Download
NOMOR 48 TAHUN 2009 KEKUASAAN KEHAKIMAN Download
NOMOR 14 TAHUN 1985 MAHKAMAH AGUNG Download

NOMOR 5  TAHUN 2004

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

 Download

NOMOR 3  TAHUN 2009

 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG Download
NOMOR 22 TAHUN 2004 KOMISI YUDISIAL Download
NOMOR 19 TAHUN 2008 SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Download
NOMOR 21 TAHUN 2008 PERBANKAN SYARIAH Download
NOMOR 14 TAHUN 2008 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Download
NOMOR 25 TAHUN 2009 PELAYANAN PUBLIK Download
NOMOR 18 TAHUN 2003 ADVOKAT Download

Artikel Selanjutnya...